.webp)
"Idealnya payment bank itu satu. Di negara maju memang cuma satu, melalui bank sentral," jelas Direktur Utama KSEI Ananta Wiyogo di gedung BEI, SCBD, Jakarta, Selasa (22/3/2011).
Namun, menurutnya, KSEI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut. Kebijakan ini sepenuhnya datang dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). "Kami hanya pelaksana. Yang harus bicara sistem pembayaran, Bank Indonesia dan Bapepam," jelas Ananta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk periode selanjutnya, bank pembayar akan ditender ulang. Hingga kini sudah ada 7 bank yang mendaftarkan diri, dan siap berpartisipasi dalam penyelesaian transaksi di pasar modal. Besar kemungkinan bank pembayar justru bertambah, saat 7 pihak tersebut memenuhi kriteria yang dipersyaratkan KSEI.
"Semua peserta 7 bank yang berminat. Nanti jika mereka memenuhi kriteria, bisa saja seluruhnya menjadi bank pembayar," kata Ananta.
Padahal dengan single panyment bank, lanjut Ananda, pembayaran pada perdagangan efek berjalan efektif. Dengan telah terintegrasinya sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) di Bank Indonesia, KSEI bisa mempercepat proses transaksi dalam satu hari.
"Kalau RTSG system, enggak usah connect (terhubung) ke bank lain. Langsung lewat bank sentral. Perputaran uang juga dikontrol BI," paparnya.
Saat bank pembayar menjadi 7 bank, semakin tidak efektif, pak? "Itu yang jadi pertanyaan," imbuh Ananta.
Sinergi sistem KSEI dengan RTGS milik BI telah berlangsung sejak 2006. Dengan koneksi ini, penyelesaian settlement atau akhir transaksi pembayaran, dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Keunggulan dalam sistem RTGS, rekening peserta dapat didebit/kredit berkali-kali dalam sehari, sesuai dengan perintah seller dan buyer.
(wep/ang)
