Demi Sambungan Listrik, Pemerintah Restui PLN Terbitkan Obligasi

Jakarta - Pemerintah restui PT PLN (Persero) menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) karena dananya akan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia mendapatkan sambungan listrik.

"Ini prinsip bisnis, apakah mau menerbitkan global bond, kami serahkan kepada mereka," jelas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (27/5/2011).

Mustafa menambahkan, pemegang saham akan merestui setiap aksi PLN dalam memenuhi kebutuhan investasinya. Asalkan seluruhnya bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi kelistrikan Indonesia.

"Kami panggil untuk melakukan diskusi. Dalam efisiensi, apa ada peluang untuk meningkatkan efisiensi PLN. Dengan naikkan investasi butuh dana tambahan. Kalau selama ini kredit bank-bank BUMN, apa salahnya global bond," paparnya.

Investasi tambahan diharapkan Mustafa terjadi efisiensi produksi PLN. Diantaranya konversi BBM menjadi gas. Juga pada peralatan dan kabel-kabel bawah laut yang menghubungkan pulau-pulau terpencil Indonesia.

"Kuncinya di gas, juga peralatan, pada trafo-trafo hingga tidak ada lagi byar pet, dan trafo ditinggalkan," jelasnya.

Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan memang tengah menimbang-nimbang untuk menerbitkan global bond. Ini untuk memenuhi dana investasi perseroan di 2011 dengan total nilai Rp 70 triliun.

PLN masih kekurangan dana Rp 15 triliun yang bisa didapat dari pinjaman perbankan atau penerbitan surat utang. "Belum diputuskan. Masih dihitung. Yang jelas tahun lalu, kita sampai tidak jadi terbitkan global bond karena perbankan dalam negeri dapat memenuhi, pinjamannya mencapai Rp 6 triliun," tutur Dahlan.

Menurutnya, pendanaan eksternal baru akan diputuskan saat proyek kelistrikan berjalan di Agustus 2011. Ini menjadi proyek investasi awal PLN untuk mengembangkan pembangkit-pembangkit listrik baru.

(wep/ang)