Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar akan menindak tegas perusahaan plat merah yang terbukti terlibat kongkalikong dengan partai politik (parpol) dalam setiap proyek-proyeknya.
"Setiap penyimpangan pasti akan ditindak. Saya sudah arahkan secara umum bahwa korporasi kita harus sehat, GCG (Good Corporate Governance), transparan, tidak boleh ada penyimpangan," katanya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (22/7/2011).
Ia juga sudah meminta Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin untuk mengurus isu mengenai permainan BUMN karya dengan parpol. Sumaryanto pun sudah diinstruksikan untuk memanggil para BUMN infrastruktur tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Said, kasus mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang mengatakan adanya proyek BUMN yang jadi 'mainan' partai politik merupakan puncak gunung es dari praktik yang terjadi selama ini.
Namun demikian, pemerintah mengaku sulit mendeteksi campur tangan parpol dalam proyek-proyek perusahaan plat merah, terutama di para BUMN karya. Pasalnya, proyek-proyek itu merupakan murni aksi korporasi sehingga tidak melibatkan pemerintah selaku pemegang saham.
Salah satu proyek yang menjadi hangat dibicarakan adalah proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Dua BUMN yang mengerjakan adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
Namun demikian, ADHI sudah membantah adanya campur tangan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam tender proyek Hambalang. Perseroan mengaku mengikuti prosedur tender secara normal.
Atas proyek yang baru saja berjalan beberapa bulan ini, ADHI sudah mulai meraup laba. Hingga semester I-2011, proyek patungan itu sudah menghasilkan laba Rp 7,232 miliar.
(ang/dnl)











































