.webp)
Demikian disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/9/2011).
"Ya mungkin 5, ya kita 7 itu targetlah," ujar Hatta yang saat ini juga merangkap Menteri BUMN ad interim itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"IPO kita selesaikan dulu holding PTPN kita, anaknya bisa, holding juga bisa. Baturaja, Angkasa Pura, Pelindo masih butuh waktu," katanya.
Sementara untuk rights issue BUMN, Hatta meminta agar BUMN yang ingin melakukan rights issue untuk tetap menyisakan saham pemerintah sebesar 60%. Terutama untuk BUMN sektor perbankan.
"Beberapa yang besar-besar sudah sampai 60% sehingga nantinya bisa mengurangi porsi pemerintah. Itu juga kita cermati, karena perbankan kita ingin tetap 60% dipegang pemerintah," ujarnya.
Hatta menegaskan dirinya salah satu orang yang mendukung IPO BUMN. Karena jika terdaftar di bursa, maka BUMN bakal lebih meningkat transparansi dan akuntabilitasnya.
"Saya termasuk yang sangat mendorong BUMN go public karena masyarakt kita akan lebih menikmati, lebih sehat, lebih transparan dan terkontrol karena ada kontrol publik. Ketiga, ada banyak pemegang saham yang memungkinkan dia melaporkan. dengan kata lain corporate governance-nya pasti sehat," jelasnya.
Ketika ditanya mengenai target dividen BUMN dengan maraknya IPO tahun depan, Hatta menyatakan meskipun banyak perusahaan BUMN yang IPO, tidak serta pemerintah meningkatkan target dividen BUMN pada negara. Pasalnya, IPO tersebut tidak ditujukan untuk memberikan sumbangan kepada negara melainkan untuk menyehatkan BUMN.
"IPO bukan untuk menginjeksi dana APBN tapi untuk menyehatkan struktur keuangan dari perusahaan itu sendiri," pungkasnya.
(nia/dnl)
