Bapepam Rekrut 40 Sarjana Urus Izin IPO dan Obligasi

Jakarta - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) merekrut 40 sarjana baru untuk membantu mengurus izin penerbitan saham dan obligasi yang sangat banyak saat ini.

Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan (PKP) Sektor Jasa, Bapepam-LK, Gonthor R. Azis mengatakan sepanjang Januari-Oktober permohonan penerbitan saham perdana (Initial Public Offering), saham baru (rights issue), obligasi, dan aksi korpotasi lain sangat tinggi.

"Memang ada perbedaan beban kerja antara PKPSJ dengan PKPSR. Di kami lebih, dan sudah diantisipasi. Rekrutmen kemarin banyak pegawai di PKPSJ. Ada 40 sarjana baru yang sangat membantu proses disini," ungkap Gonthor di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (14/10/2011).

Sebagai pimpinan biro baru di Bapepam-LK, Gonthor mengaku beruntung. Pasalnya sistem kerja di PKPSJ telah tersusun rapi. Masing-masing personal tahu tanggung jawabnya, dan berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

"Sistem kerja sudah bagus sekali. Ada sub bagian, dan staf penelahaan. SOP sudah ada, mulai dari proses IPO, obligasi, saham, atau aksi korporasi lain. Ini mempermudah dan dapat menjaga kredibilitas. Pedoman jelas, mulai dari kualitas, kepatuhan," ucapnya.

Gonthor mengatakan ada hal yang harus diperbaiki. Biro PKP Sektor Jasa harus meningkatkan aktivitas pemantaian. Ini berada dalam tim penilai dan pemantaian biro yang Gonthor pimpin.

"Jadi paska aksi korporasi, (Bapepam-LK) harus lanjutkan pemantauan, mendereksi lebih dini, apa ada pelanggaran aturan. Kami juga tingkatkan kordinasi dengan Biro (PKP Sektor Rill) pak Anis, utamanya pada isu yang tidak diatur secara tegas dalam SOP. Kami juga tingkatkan koordinasi dengan divisi pencatatan dan pengawasan bursa," ucapnya.

Salah satu hal yang ingin ia sempurnakan adalah aturan free float saham.

"Review atas aturan 9.F.1, ada penyempurnaan. Untuk pengambilan perusahaan terbuka, kan ada free float. (Apa) Bapepam-LK bisa kasih lebih panjang masaa free float," tutur Gonthor.

Ragam penyempurnaan yang ia lakukan semata-mata untuk meringankan beban dan aktivitas pemeriksaan pada biro Penyidikan dan Penindakan. "Maka perlu duduk bersama, dan menyatukan definisi beberapa item, kriteria. Layak atau nggak? Apa potensi diteruskan," imbuhnya.

(wep/dnl)