Kapok IPO Garuda dan KS, Pemerintah Hati-hati Lepas Saham BUMN

Kapok IPO Garuda dan KS, Pemerintah Hati-hati Lepas Saham BUMN

- detikFinance
Senin, 02 Jan 2012 15:15 WIB
Kapok IPO Garuda dan KS, Pemerintah Hati-hati Lepas Saham BUMN
Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa menyiapkan strategi khusus sebelum melakukan privatisasi atau penawaran saham perdana kepada publik (Inital Public Offering/IPO). Hattatidak ingin kasus jual saham 'kemurahan' PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan jual saham 'kemahalan' PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terulang kembali.

"Tahun 2012 ini kita akan bahas secara khusus di internal pemerintah. Pengalaman Garuda dan KS itu bagaimana seharusnya penawaran bagus ditawarkan rendah (murah) dan sebaliknya yang satu ditawarkan tinggi tapi ternyata rendah itu tidak boleh terulang," ungkap Hatta ketika ditemui disela pembukaan perdagangan saham 2012 di Gedung BEI, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (2/1/2012).

Dijelaskan Hatta, tengah dalam pembahasan khusus mengenai rencana IPO terhadap 5 perusahaan BUMN. Salah satunya, sambung Hatta adalah PT Semen Baturaja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang dibahas ada 5 perusahaan. Ya kita optimistis bisa 3 sampai 5 perusahaan yang bisa IPO tahun ini, tetapi tidak termasuk rights issue. Salah satunya PT Semen Baturaja," jelas Hatta.

Lebih jauh Hatta mendorong kepada BUMN lain yang tidak masuk prioritas pemerintah untuk IPO agar mencari pendanaan melalui instrumen obligasi. Menurut Hatta, investasi modal asing yang masuk di 2012 akan semakin besar. "Jadi harus bisa dimanfaatkan oleh BUMN," jelas Hatta.

Seperti diketahui, PT Garuda Indonesia (Persero) dinilai kurang beruntung karena berniat melangsungkan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) saat kondisi pasar sedang tidak kondusif. Pemerintah menetapkan harga IPO Garuda Rp 750 per lembar dinilai terlalu tinggi sehingga 'tidak laku'.

Sementara itu terkait IPO Krakatau Steel yang ditetapkan sebesar Rp 850 per lembar saham tersebut, dinilai sangat murah dan justru membuat negara mengalami kerugian.
(dru/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads