Semester I, Laba Bersih BRI Diprediksi Lebih Rp 1,5 Triliun

Semester I, Laba Bersih BRI Diprediksi Lebih Rp 1,5 Triliun

- detikFinance
Kamis, 29 Jul 2004 12:28 WIB
Jakarta - Laba bersih PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) hingga semester pertama tahun 2004 diperkirakan lebih besar dari Rp 1,5 triliun. Laba bersih ini lebih tinggi ketimbang perolehan hingga Maret 2004 yang mencapai Rp 1,1 triliun.Laba bersih yang berhasil dibukukan tersebut karena adanya ekspansi BRI yang pada semester pertama 2004 telah mencapai Rp 5 triliun dari total target tahun 2004 yang sebesar Rp 11 triliun.Demikian diungkapkan Direktur Utama BRI Rudjito di sela-sela acara BUMN Expo yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (29/7/2004).Dijelaskan, selama kuartal kedua 2004, total kredit baru yang dikucurkan BRI mencapai Rp 2-3 triliun. Sedangkan pendapatan bunga bersih pada semester pertama 2004 naik 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Saat ini, BRI juga mencatat rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 23 persen.Divestasi Bank PermataMengenai keikutsertaan BRI dalam divestasi 71 persen saham Bank Permata, Rudjito mengakui, hal tersebut masih dievaluasi karena terkait dengan regulasi Bank Indonesia (BI). Namun jika melihat modal BRI yang saat ini mencapai Rp 11 triliun, kemungkinan BRI tidak bisa memiliki saham Bank Permata secara mayoritas karena terkena aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yakni maksimal 10 persen BMPK.Rudjito menegaskan, pihaknya akan meminta persetujuan komisaris untuk mengikuti divestasi Bank Permata yang diharapkan sudah bisa didapat sebelum 13 Agustus 2004. Waktu tersebut merupakan tanggal bagi penawar untuk memasukkan penawaran ke PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).Di tempat yang sama, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi mengatakan, bank-bank BUMN boleh mengikuti divestasi Bank Permata dengan tiga alasan. Pertama, bagi yang sudah go public harus memperhatikan pemegang saham publik. Kedua, harus mengikuti regulasi BI dan ketiga mematuhi keputusan pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, terkait pendanaan APBN 2004. (ani/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads