Indonesia Butuh Reksa Dana 'Indomie'

Indonesia Butuh Reksa Dana 'Indomie'

- detikFinance
Rabu, 07 Mar 2012 16:45 WIB
Indonesia Butuh Reksa Dana Indomie
Jakarta - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berharap pelaku industri reksa dana semakin kreatif menerbitkan produk baru. Tidak hanya mengandalkan reksa dana berbasis obligasi.

Menurut Kepala Biro Pengeloaan Investasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Fakhri Hilmi, jangan hanya mengadopsi produk investasi luar negeri, layaknya masakan spaghetti. Yang dibutuhkan Indonesia adalah 'Indomie', yaitu asli produk lokal tapi sampai terkenal hingga ke luar negeri.

"Yang kita butuhkan 'Indomie', yang Indonesia sekali. Bukan cuma adopsi spaghetti," kata Fakhri di Graha Niaga, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menambahkan, masih banyak tantangan bagi industri investasi. Tema utama yang ditekankan Fakhri adalah terpusatnya risiko produk reksa dana.

Dari sisi demografi, investor sangat terpusat pada pulau Jawa. Posisi kedua ditempati wilayah Medan. "Demografi investor Jawa dan Medan digabung sudah mencakup 90% dari total investor. Ini memukul kita, consentration risk," tambahnya.

Penyertaan aset reksa dana (underlying) juga masih didominasi produk obligasi atau surat utang. Perlu ada terobosan, seperti saham yang kini sudah berkembang, serta penyertaan lain yang masih bisa digarap.

"Produk, dulu portofolio hanya obligasi. Kini sudah lebih balik, 21,8% underlying-nya obligasi, saham 30%, dan sisanya terproteksi. Meski demikian terproteksi dianggap sama hingga obligasi mencapai 43%," tambahnya.

Ia menambahkan, 10 Manager Investasi (MI) tercatat masih menguasai 78% dari total dana kelolaan/Aset Under Management (AUM). "Hal ini tidak bagus, apalagi ada yang menguasai hampir 25% dari total AUM," tegasnya.

"Kita harus belajar dari 2005, saat suku bunga acuan BI Rate naik, obligasi yang menjadi mayoritas portofolio, pada saat itu menjadi menjadi turun sehingga banyak investor redim(menarik dananya)," tuturnya.

Tantangan SDM juga menjadi sorotan Fakhri. Wakil Manajer Investasi (WMI) masih sangat minim, hingga terjadi bajak-membajak. Tidak ada pengkaderan secara internal untuk menciptakan tenaga profesional baru di perusahaan investasi.

"Mencari direksi yang memiliki lisensi masih susah. Kami telah upayakan dengan memudahkan peraturan, menghilangkan beberapa persyaratan untuk menjadi WMI seperti menghilangkan wawancara," imbuh Fakhri.


(wep/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads