Kemenkeu Bantah Intervensi Pemilihan Direksi BEI

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati menegaskan pihaknya tidak melakukan intervensi atas mekanisme pemilihan direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang baru. Perubahan aturan pemilihan direksi bertujuan agar proses berjalan lebih baik.

"Tidak ada sama sekali intervensi. Kalau memang ada pihak yang tidak senang, karena dianggap tidak demokratisya tentunya setiap peraturan harus dilihat dari sisi ingin menjadikan semua lebih baik," kata Anny di gedung BEI, Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Jika tetap ada anggapan pemerintah melakukan intervensi dan dianggap tidak demokratis, Anny mengaku karena pelaku usaha belum mengetahui lebih detail. "Ada ibu Nurhaida (Kepala Bapepam-LK), dan menjelaskan secara detail. Ada filosofinya. Mudah-mudahan tidak simpang siur," tambahnya.

Seperti diketahui, direksi BEI akan segera berganti. Akan ada calon terpilih yang siap disahkan dalam RUPS pada 27 Juni mendatang. Mekanisme pemilihan inilah yang menjadi tanda tanya besar, karena calon dari AB hanya sebatas usulan. Pemilihan calon terbaik ada diputuskan oleh Komite yang dibentuk Bapepam-LK.

Kabar pasar menyebut, calon-calon kuat direksi BEI baru adalah orang-orang lama. Direksi incumbent masih layak calonkan kembali, seperti Direktur Utama BEI, kemudian Uriep Budhi Prasetyo yang masih betah menjadi Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Anggota Bursa. Calon kuat lain adalah Friderica Widyasari Dewi, Direktur Pengembangan BEI, serta Supandi Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia BEI, Adikin Basirun Direktur Teknologi Informasi BEI.

Sedangkan Eddy Sugito Direktur Penilaian Perusahaan BEI, tercatat sudah menjabat selama dua periode. Berdasarkan aturan, Eddy tidak berhak kembali mengajukan atau diajukan oleh AB, meski banyak pelaku pasar yang menyukainya.

Satu direksi lain, Wan Wei Yiong masuk pada wilayah abu-abu. Wei Yiong masih mungkin untuk menduduki jabatan direksi, meski sisi lain kesehatannya belum begitu pulih.

(wep/dru)