Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), Iqbal Latanro, di kantornya, Jakarta, Selasa (20/3/2012).
"Kita sudah dapat persetujuan. Pemerintah sudah kirim surat ke DPR. Nanti akan ada RDP-RDP (rapat dengar pendapat)," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepemilikan saat ini publik dan pemerintah 29:71. Kita boleh delusi saham menjadi 60%-61% pemerintah. Publik 39%-40%. Apakah tahun ini, akan kita lihat," ucapnya.
"Lembaga penunjang juga belum, karena belum disetujui DPR. Kalau sudah berjalan, prosesnya baru," tegas Iqbal.
Ia menyampaikan, usai rights issue berjalan mulus CAR perseroan berada pada level aman, meski ekspansi kredit terus dilakukan.
Sepanjang tahun 2011 kredit BTN mengalami pertumbuhan 23,31% dari Rp 51 triliun menjadi Rp 63,6 triliun. Komposisi kredit 87,62% untuk kredit perumahan dan 12,38% non perumahan.
Rasio diatas masih sejalan dengan keinginan manajeman, yakni kredit rumah 85% dan non rumah 15%. "Kita targetkan program 85:15 itu juga bisa terealisasi tahun 2012 ini," imbuhnya.
Rasio kredit bermasalah atau non performing loan tercata turun menjadi 2,75%, dari tahun sebelumnya 3,26%.
(wep/ang)











































