Hasyim: Perlu Reformasi untuk Tarik Investasi Asing

Hasyim: Perlu Reformasi untuk Tarik Investasi Asing

- detikFinance
Jumat, 20 Agu 2004 17:18 WIB
Jakarta - Masalah birokrasi, aturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah serta keamanan membuat investor asing enggan masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada reformasi untuk menarik minat investasi asing.Demikian diungkapkan cawapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasyim Muzadi, usai meninjau perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Jumat (20/8/2004). Pada kesempatan itu, Hasyim didampingi Dirut BEJ Erry Firmansyah, Direktur Perdagangan dan Keanggotaan MS Sembiring, Direktur Pencatatan Harry Wiguna dan Direktur Pengawasan Sihol Siagian."Untuk memasukkan investasi, kondisinya harus dibereskan dulu. Kita tidak bisa memaksa investasi datang. Harus ada, misalnya reformasi perpajakan, untuk memudahkan investor. Selain itu, masalah keamanan, birokrasi dan aturan yang tumpang tindih antara pusat dan aderah yang banyak merugikan investor asing juga harus diperhatikan," papar Hasyim.Dengan adanya reformasi ekonomi, Hasyim meyakini, minat investor asing akan mulai mengalir ke Indonesia. "Tanpa begitu tidak bisa. Misalnya yang harus direformasi adalah masalah perpajakan," tutur ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) nonaktif ini.Yang perlu diperhatikan dari masalah perpajakan, menurut Hasyim, soal aturan antara pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih. Selain itu, harus diperhatikan pula hubungan tripartit. "Kita tidak bisa teriak-teriak, supaya mereka masuk tanpa mereka yakin dulu kalau investasi di Indonesia menguntungkan," imbuh dia.Apalagi, saat ini Indonesia harus bersaing dengan negara tetangga yang memberi fasilitas jauh lebih baik seperti Myanmar dan Thailand. "Jadi kalau ditanya masalah investasi, itu intinya menyangkut kondisi," ujar pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, tersebut.Mengenai kebijakan privatisasi yang dalam RAPBN 2005 ditargetkan sebesar Rp 3,5 triliun, menurut Hasyim, perusahaan yang harus dijual hendaknya yang merugikan, karena akan membebani negara. "Tapi namanya orang, yang baik-baik kadang juga dijual," ujar dia. (ani/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads