Menurut Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas, Marciano Herman, momentum jelang penutupan tahun adalah tepat untuk melaksanakan IPO. Investor menunggu pelaksanaan hajatan IPO pemerintah, yaitu PT Semen Baturaja (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero).
"Kita memang masih mengejar itu, persiapannya memang baru di DPR," kata Marciano di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (10/9/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai penjamin pelaksana emisi, Danareksa bersama BUMN Sekuritas lain tentu hanya berharap proses menjelang pendaftaran IPO BUMN segera tuntas, termasuk perolehan restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tentu hukum tidak bisa dilanggar. Apa yang ada di kontrol kita, akan dipercepat. Kita usahakan terus," paparnya.
Berdasarkan perhitungan Marciano, target dua BUMN listing di 2012 cukup berat. Perlu ekstra tenaga dari kementerian BUMN atau lembaga penunjang lainnya untuk memuluskan proses tersebut.
Yang paling memungkinkan, permohonan IPO kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diproses tahun ini, dan pelaksanaan listing terjadi di 2013.
"Kalau filing (permohonan) 2012 dan di listing 2013 masih oke. Namun tentu semua tergantung dari skema penawaran. Kalau offering lokal punya waktu 180 hari, kalau luar (negeri) 60 hari. Lebih terbatas," tegas Marciano.
Seperti diketahui rencana dua IPO BUMN, Semen Baturaja dan Waskita Karya masih jalan di tempat. Dokumen permohonan IPO bahkan belum sampai di meja Bapepam-LK.
Rencana go public Waskita Karya kabarnya tinggal menunggu peralihan status perseroan dari anak usaha PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) menjadi murni perusahaan negera. Sedangkan proses yang lebih lama masih harus dihadapi Semen Baturaja, karena belum ada restu dari DPR.
Satu aksi privatisasi BUMN lain adalah, penerbitan saham baru (rights issue) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Pekan lalu sempat diagendakan pertemuan direksi BTN dengan Komisi XI DPR namun gagal karena perinta Menteri Keuangan, Agus Martowardodjo.
"Belum ada keputusan dari Tim Privatisasi," tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis beberapa waktu lalu.
(wep/ang)











































