Timah Desak DPR Segera Setujui Secondary Offering

Jakarta - PT Timah Tbk meminta DPR segera memberi persetujuan penawaran kedua saham (secondary offering) sebesar 14 persen. Pasalnya, belum adanya persetujuan divestasi dari DPR membuat PT Timah harus menanggung beban pajak yang cukup besar, dimana beban pajak itu baru bisa hilang jika perseroan melakukan divestasi lanjutan."Mudah-mudahan DPR segera memberikan rekomendasi karena pemerintah sudah menyetujui untuk divestasi sebesar 14 persen. Kalau sudah ada persetujuan, kapan pun bisa dilaksanakan (divestasi), karena kalau tidak, perseroan harus menanggung beban pajak pengalihan aset dari transaksi spin off tahun 1998, dimana terjadi pengalihan aset dari holding ke anak-anak peusahaan," jelas Direktur Utama PT Timah, Thobrani Alwi, dalam paparan publik di gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), Rabu (8/9/2004).Menurut dia, ada perjanjian dengan Ditjen Pajak saat spin off terjadi bahwasanya pengalihan aset tidak akan dikenakan pajak, asalkan Timah melakukan penjualan saham kembali. Namun sayangnya, hingga kini divestasi tersebut belum bisa terealisasi.Meski tidak menjelaskan berapa besar beban pajak dimaksud, Thobrani mengakui jumlahnya cukup besar jika harus dibayar tunai oleh perusahaan, walaupun beban pajak tersebut tidak dimasukkan dalam neraca keuangan perusahaan.Sedangkan Direktur Keuangan PT Timah Wachid Usman menambahkan, persetujuan divestasi harus diperoleh dari Komisi IX DPR sebagai pimpinan dan komisi teknis seperti Komisi VIII dan Komisi V. "Saya mengira karena kesibukan pemilu, divestasi tersebut belum disetujuki. Padahal sudah dibentuk panja dimana jika mereka rapat sehari saja, itu sudah bisa selesai," ujarnya.Target 2004Untuk tahun 2004, PT Timah menargetkan penjualan sebesar Rp 2 triliun, dimana pada semester pertama telah mencapai Rp 1,093 triliun. Namun meski penjualan perusahaan cukup besar, laba bersih yang didapat relatif kecil, dimana pada semester pertama 2004 hanya mencapai Rp 82,9 miliar. Hal itu disebabkan beban pajak penghasilan sebesar Rp 105,7 miliar akibat denda pajak tahun 2000 dan 2001 yang terlambat dibayar dan baru muncul beberapa tahun kemudian.Wachid juga menjelaskan, hingga akhir tahun 2004, rata-rata harga timah dunia bisa mencapai US$ 8.000-8.500 per ton, dimana pada semester pertama harga rata-rata mencapai US$ 8.050 per ton.Lebih lanjut, ia mengakui, saat ini kecenderungan konsumsi timah terus meningkat. Pada tahun 2004, konsumsi timah tumbuh sekitar 6 persen menjadi 318,8 ribu ton. Padahal, stok dunia saat ini hanya mencapai 240.000 ton per tahun atau 4.000-5.000 ton per minggu. Adapun stok yang stabil berada di kisaran 10.000-15.000 ton per minggu.Terjadinya defisit timah tersebut, lanjut Wachid, karena Cina sebagai salah satu produsen timah terbesar mengurangi produksinya hingga hanya sebesar 50.000 ton atau separuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Produksi timah Cina tersebut diserap oleh pasar lokal sehingga kebutuhan ekspor dunia tetap rendah.Selain Cina, dua negara terbesar penghasil timah adalah Indonesia dan Peru, dimana ketiga negara tersebut yang diwakili 5 perusahaan mampu menguasai 65-75 persen pasar timah dunia.Thobrani juga menjelaskan, selain fokus pada penambangan timah, perseroan juga akan berkonsentrasi pada usaha batubara. Tahun ini, produksi batubara diharapkan bisa memproduksi 500.000 ton dan tahun 2005 bisa mencapai 1 juta ton.Namun jika akuisisi terhadap 2-3 perusahaan tambang di Kalimantan berhasil dilakukan, tambah Thobrani, maka dalam lima tahun ke depan produksi batubara PT Timah bisa mencapai 2-3 juta ton per tahun. Untuk akuisisi perusahaan tambang dimaksud, Timah menyediakan dana sekitar US$ 20-30 juta.Selain itu, ditambahkan Thobrani, PT Timah juga mengembangkan usaha penambangan dan pengolahan aspal alam serta jasa pengerukan. (ani/)