APEI Senang Pemerintah Beri Akses UKM Masuk Pasar Modal

Jakarta - Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) merespon positif usulan Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono untuk memberi akses Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Small and Medium Enterprises (SME) masuk ke pasar modal.

"SME kan banyak, potensinya besar, tapi itu masih belum bisa diakses. Nanti perlu dicarikan jembatannya seperti apa untuk bisa masuk ke pasar modal," ujar Ketua APEI Lily Wijaya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (02/01/13).

Menurutnya, SME perlu masuk ke pasar modal agar bisa lebih berkembang dan bisa menambah jumlah emiten. Namun, diharapkan biaya untuk masuk ke pasar modal tidak terlalu tinggi agar tidak membebani calon pemodal.

"Kita berdiskusi tidak akan membebankan calon industri maupun calon pemodal. Intinya kan begitu. Jangan sampai IPO, calon emiten merasa wah mahal sekali, lalu enggak jadi go public, misalnya," katanya.

Untuk itu, perlu disediakan fasilitas agar SME bisa masuk ke pasar modal dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

"Di luar negeri ada bursa khusus untuk SME. Bisa dibuat begitu, ada yang khusus untuk SME. Di Taiwan sudah ada. Mereka bisa go public.. Kita harus yakin kalo itu masuk dalam kategori SME. Kita harus menyediakan fasilitas itu agar SME bisa masuk. Ini sudah dikomunikasikan lama, ini bagus sekali. Memang harus," paparnya.

Nantinya, kata Lily, otoritas bisa membuat indeks sendiri atau bursa sendiri khusus untuk SME.

"Produknya ya bagaimana mereka masuk pasar modal ya lewat IPO mau ga mau. Obligasi bisa sih ya, memang masuk pasar modal juga. Kalau mereka pengen saham ditransaksikan ya harus IPO. Ini juga kan bisa nambah emiten. Nantinya ya bisa jadi indeks sendiri atau bursa sendiri khusus SME. Tapi untuk mereka masuk ya harus memenuhi syarat," cetusnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, UKM/SME perlu didorong masuk ke pasar modal karena perlu pendanaan.

"Dulu aturannya ada tapi peminatnya enggak ada, itu perlu didorong. Penawaran umum skala kecil ada beberapa dispensasi. Kalau normal jika ingin IPO harus diumumkan dulu di dua koran tapi dia bisa satu koran saja. Bisa juga tidak melalui IPO tapi susah dibedakan antara UKM dan perusahaan besar,' katanya.

"Biaya akuntan, notaris dan konsultan hukum tentu memberatkan mereka. Kecuali ada pengecualian misal tidak harus diperiksa akuntan itu membahayakan. Bentuk lain jalan keluar menerbitkan obligasi atau efek diterbitkan tapi di-back up dengan bentuk lain," tandasnya.

(ang/ang)