Pemerintah Minta Merpati Segera Sampaikan Business Plan

Jakarta - Pemerintah berharap manajemen Merpati Nusantara segera menyampaikan rencana bisnisnya (business plan). Hal itu agar pemerintah bisa menyetujui penyertaan modal pemerintah (PMP) dan juga strategic sale.Demikian disampaikan Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Depkeu) Darmin Nasution kepada wartawan usai rapat dengan Komisi IX DPR di gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (27/9/2004)."Begitu kita terima business plan dan Menkeu bisa setuju, pada saat itu dia bisa melaksanakan strategic sale. Dan itu tergantung Merpati," kata Darmin.Darmin menambahkan, untuk menyelamatkan Merpati idealnya proses strategic sale, PMP, penyertaan modal Bank Mandiri dan Garuda dilaksanakan secara serentak."Ini supaya kita jangan kehilangan saham kita di tengah proses. Karena begitu selesai, akan terlihat beberapa persen komposisi saham pemerintah, Garuda, Bank Mandiri atau pemegang saham baru. Setelah itu baru selanjutnya bisa dilakukan proses IPO," tutur Darmin.Darmin mengakui jika dilakukan PMP memang saham pemerintah akan terdilusi. "Ini karena Merpati punya piutang. Karena itu kita ingin ada itung-itungannya, dan itu harus termuat dalam business plan. Pemerintah berharap jika IPO dilakukan uangnya yang disertakan melalui PMP bisa kembali," kata Darmin.Seperti diketahui, selama ini nasib Merpati sedang berada di ujung tanjuk. Hal itu disebabkan selama 7 tahun berturut-turut ekuitasnya negatif. Utang Merpati mencapai Rp 1,3 miliar sementara assetnya hanya Rp 800 miliar. Selain kepada pemerintah, Merpati juga berutang kepada Garuda Rp 246 miliar dan Bank Mandiri Rp 230 miliar.` (djo/)