Pemerintah Akan Terus Rugi Jika Tak Terbitkan T-Bills

Jakarta - Pemerintah akan terus mengalami pemborosan atau kerugian dalam jumlah yang cukup besar jika tidak segera menerbitkan T-Bills (Surat Utang Perbendaharaan Negara). Pasalnya, dengan T-Bills pemerintah bisa menghemat beban bunga 2-3%/tahun dibandingkan dengan penerbitan SUN.Hal ini karena T-Bills memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan SUN atau setara dengan SBI."Kalau tidak mengeluarkan T-Bills pemerintah berarti boros, merugi dengan jumlah yang cukup besar karena dengan T-Bills pemerintah bisa menghemat beban bunga 2-3%/tahun," kata Head of Debt PT Mandiri Sekuritas Kahlil Rowter di Gedung BEJ, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, Senin, (25/10/2004).Kahlil mencontohkan, jika pada tahun 2005 surat utang yang diterbitkan, misalnya, Rp 40 triliun dan separuhnya berupa T-Bills (Rp 20 triliun) dengan penghematan tiga persen, pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran Rp 600 miliar, di mana jika hal itu dibandingkn dengan beban SUN selama lima tahun, maka efisiensi yang didapat dalam kurun waktu tersebut bisa mencapai Rp 3 triliun.Diakui Kahlil, di satu sisi T-Bills memberikan beban birokrasi lebih banyak karena setiap tiga bulan pemerintah harus melakukan lelang atau tiap tahun harus melakukan refinancing seperti SBI."Kondisi yang seperti inilah yang membuat Menkeu yang dulu (Boediono) belum siap menerbitkan T-Bills karena takut kalau jatuh tempo pemerintah mengalami banyak tekanan seperti gali lubang tutup lubang," kata Kahlil.Apalagi, lanjutnya, jika melakukan penerbitan T-Bills pemerintah juga harus melakukan perencanaan cash flow lebih baik, seperti masalah pengawasan, distribusi dan secondary market yang jangan sampai pemerintah dikerjai pihak-pihak tertentu.Kahlil menduga belum terbitnya T-Bills karena pemerintah belum menyiapkan birokrasi capacity. Padahal, hal itu mendesak dilakukan karena tugas utama Depkeu di seluruh dunia melakukan manajemen utang.Menurut Kahlil, pemerintah lebih baik investasi sedikit untuk membuat birokrasi capacity daripada harus menanggung beban bunga yang lebih tinggi. Apalagi beberapa lembaga dunia seperti Bank Dunia, ADB, IMF, Australia dan Jepang telah bersedia membantu pembentukan birokrasi capacity tersebut."Jadi tidak semua investasi harus dari pemerintah yang penting ada kemauan keras, karena Depkeu itu tugas utamanya manajemen utang tapi kita belum bisa full ke sana," ujarnya. (mi/)