Krisis Moneter 1998 Bisa Terulang Jika Pemerintah Diam Saja

Jakarta - Krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 1998 silam kemungkinan bisa terjadi lagi jika pemerintah tidak segera memberikan solusi kebijakan atas pelemahan kondisi ekonomi saat ini.

Terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu indikasi keterpurukan ekonomi Indonesia akan terulang.

"Apakah artinya krisis 1998 akan terulang kembali? Kalau kebijakan nggak hati-hati, bisa. Untuk menghindari itulah (krisis) macam-macam kebijakannya," kata Pakar Ekonomi Global Asian Development Bank (ADB) Iwan Jaya Azis saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Namun, kata Iwan, pelemahan rupiah ini masih dibilang lebih baik dari pada nilai tukar rupee, India yang jauh lebih buruk sehingga rupiah bisa kembali stabil jika pengambilan kebijakan pemerintah tepat.

"Sebetulnya semua negara kena, negara Asia kena. Jadi Indonesia nggak sendirianlah. Itu saya lihat semua sama, negara-negara lain juga sama, negara-negara lain juga kena, dari nilai tukar juga sama, rupee India lebih parah dibanding rupiah," katanya.

Terkait itu, Iwan menegaskan, apa pun antisipasinya, pelemahan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa dihindari jika kondisi global memang sedang tidak kondusif.

"Kalau soal dampak, nggak bisa dihindari karena sekarang itu dunia makin terkait kalau satu sakit semua kena," ujar Iwan.

Akibatnya, Iwan menambahkan, pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia terus melambat tak terkecuali Indonesia.

"Ini gara-gara gonjang-ganjing sektor keuangan, terutama yang paling besar di Asia ya China. Itu melambat," ujarnya.

Pada akhirnya, semua akan kembali menunggu pemulihan kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Eropa sebagai 'kiblat' perekonomian negara-negara di Asia termasuk Indonesia.

"Semua tergatung Amerika membalik kebijakannya kan ini semua bersumber kemungkinan membaliknya di Amerika," kata Iwan.

Jumat besok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana mengumumkan paket kebijakan pemerintah baru dalam menanggapi situasi perekonomian Indonesia terkini.

(drk/ang)