Sempat Molor, Akhirnya Perusahaan Tambang Grup Bakrie Gelar RUPSLB

Jakarta - Perusahaan tambang milik Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akhirnya menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) setelah sebelumnya gagal dilaksanakan karena tidak kuorum. RUPSLB ini sempat molor lebih dari 2 jam dari agenda yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB.

Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan, dalam RUPSLB kali ini pihaknya akan membahas 3 agenda.

"Agenda pertama yang terpenting karena menyangkut kepentingan pemegang saham, critical bagi company yaitu persetujuan pelunasan utang ke China Investment Corporation (CIC)," ujar Dileep saat ditemui disela-sela RUPSLB di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Dia menjelaskan, pihaknya yakin agenda terkait pelunasan utang ke CIC sebesar US$ 1,787 miliar (Rp 17,8 triliun) bakal disetujui.

"Diharapkan sepertinya akan disetujui kalau kuorum. Agenda 1 bisa approval," kata dia.

Pelunasan utang ke CIC dilakukan melalui pengalihan saham di PT Kaltim Prima Coal dan Bumi Resources Mineral sebagai bagian dari penyelesaian utang kepada China Investment Coorporation (CIC) dan pembelian saham milik Kutai Timur Sejahtera di Kaltim Prima Coal oleh perseroan atau anak usaha.

Anak usaha Grup Bakrie itu akan menjual saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebesar 19% atau setara US$ 950 juta (Rp 9,5 triliun), menjual saham BRMS sebesar 42% atau setara US$ 257 juta (Rp 2,57 triliun), dan melakukan penerbitan saham baru atau Rights Issue BUMI yang mencapai US$ 150 juta (Rp 1,5 triliun).

Berikutya, persetujuan untuk menjaminkan dan mengalihkan sebagian besar harta kekayaan perseroan.

Terakhir, perubahan struktur modal saham perseroan dan perubahan serta pengesahan seluruh anggaran dasar dan penambahan modal tanpa HMETD diundur.

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) batal digelar karena tidak kuorum. Investor pun kecewa karena sudah menunggu sejak tengah hari tadi.

Rapat tersebut tidak bisa dilaksanakan karena hanya 24,83% pemegang saham yang hadir. Sehingga sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rapat tidak boleh dilaksanakan.

(drk/dru)