.webp)
Asosiasi Analis Efek Indonesia menyebutkan jika Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tidak akan mempengaruhi pergerakan pasar modal di Indonesia. Ketidakpastian pemerintahan koalisi juga dinilai tidak berdampak signifikan terhadap minat investor untuk masuk ke pasar modal.
"Sekarang kita belum tahu, masih ngeraba, sekarang belum bisa lihat, Jokowi mau gandeng siapa belum juga kelihatan, politik sekarang pengaruhnya tidak seperti dulu, sekarang siapa pun yang jadi, pasar tidak akan terpengaruh karena investasi di pasar modal bukan jangka pendek jadi investor kita sudah wise," ujar Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia Haryadi Ramelan saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Sementara itu, Ahli Hukum Pasar Modal Felix Oentoeng Soebagjo mengungkapkan, suhu politik di Indonesia terkait pemerintahan koalisi yang belum pasti tidak akan berpengaruh banyak terhadap pergerakan investasi di pasar modal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapa pun yang ada di sana, presidennya, supaya bisa meningkatkan pasar modal dan industri jasa keuangan lain seperti perbankan, IKNB, pasar modal," kata Felix.
Di samping itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Chaeruddin Berlian berpendapat, presiden mendatang lebih baik yang mengerti perekonomian seperti industri jasa keuangan.
"Presiden kan biasanya suka buka tutup perdagangan bursa awal dan akhir tahun, jadi menurut saya pres siapa saja presidennya yang penting senang pasar modal karena pasar modal independen nggak banyak politik," cetusnya.
OJK Bikin Ustadz Yusuf Mansur Melek Investasi
Pasar keuangan Indonesia perlu memiliki satu regulator yang khusus mengawasi seluruh industri jasa keuangan terintegrasi. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan produk-produk investasi.
Chaeruddin mengaku dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi wadah seluruh industri jasa keuangan terintegrasi, memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan.
"Sekarang jelas ada OJK, ini harapan baru untuk menuju pasar keuangan transparan, lurus karena satu atap. Bahkan ada tagline kalau ada masalah lapor ke OJK, itu bagus bener, jadi kita takut. Dulu kan kayak Ustadz Yusuf mansur nggak paham soal keuangan, investasi, sekarang kan jadi tahu dengan banyaknya informasi soal OJK, semoga bisnisnya lancar," ujar dia.
Berlian menjelaskan, hal terpenting bagi masyarakat adalah mendapatkan pelayanan memadai untuk bisa mengakses layanan keuangan baik pasar modal, perbankan, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
"Bagi pelaku pasar terutama perusaahaan efek, ini harapan baru. Dari dulu kita pengen ada regulator mengawasi bidang-bidang keuangan, itu yang susah, ada produk yang dijual di bank, itu pengawasannya sulit sekali. Pengembangan pasar kalau satu tangan akan mudah sekali jadi bisa one stop regulation, jadi regulasinya satu," ungkapnya.
Dengan demikian, tambah Berlian, setiap perusahaan jasa keuangan akan mudah dalam memasarkan produk-produknya karena tidak terbelit berbagai macam regulasi.
"Pengembangan produk jadi lebih mudah. Kita minta ada pembinaan, kan ada orang salah karena niatan atau karena administrasi karena kebodohan, nah itu ke depan harapannya ada stabilisasi market. Dari krisis 88, 96, 2002, 2008, kalau ada satu atap saja itu gampang, jadi memetakan kalau terjadi krisis harus gimana, koordinasi terintegrasi menyebabkan pelaku pasar berhati-hati," tutupnya. (drk/ang)
