Kondisi ini Bisa Bikin Jokowi Effect Berbalik Negatif

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan perbaikan akibat euforia sentimen kemenangan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kala versi hitung cepat pemilihan umum Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, atau yang populer disebut Jokowi Effect.

Laju indikator-indikator pasar ini sendiri masih bisa melaju positif manakala hasil pemilihan umum presiden (Pilpres) yang akan disampakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan harapan pasar.

Sayangnya, laju kedua Indikator pasar tersebut bisa berbalik negatif lantaran kenaikan keduanya hanya didasarkan pada sentimen sementara, bukan pada fundamental pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro.

Demikian disampaikan Country Economist Citibank Indonesia Helmi Arman dalam paparannya pada acara Mid-Year Market Outlook Post President Election 2014 di Four Season Hotel, Jakarta, Selasa (15/7/2014) malam.

"Pengaruh sentimen itu memang ada, tetapi hanya sementara. Karena pada dasarnya laju IHSG dan rupiah itu sangat bergantung pada sisi fundamental pertumbuhan ekonomi. Kalau pemerintah baru gagal mewujudkan ini, maka sentimen yang ada justru bisa berbalik negatif," ujar Helmi.

Helmi berpandangan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada pemerintahan yang baru, akan lebih sulit dibanding mencapai pertumbuhan 6% pada 5 tahun terakhir.

Hal ini karena pemerintah periode 5 tahun belakangan ini kurang memperhatikan pembangunan infrastruktur serta kurang terarahnya strategi pembangunan ekonomi. "Kondisi ini membuat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif sulit dicapai di masa sekarang," sambung dia.

Akibatnya, saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas dasar yang penyediaannya harus dipenuhi lewat mekanisme Impor lantaran ketersediaan infrastruktur pendukung yang masih terbatas.

Padahal Indonesia mampu menyediakan komoditi tersebut secara mandiri. Di sisi lain, tidak tersedianya infrastruktur penunjang juga membuat komoditas dasar yang dihasilkan di dalam negeri sulit bersaing di pasar ekspor karena tidak memiki nilai tambah.

"Ini terutama dikarenakan pertumbuhan ekonomi global terus melambat sehingga menekan harga komoditas barang mentah yang menjadi komoditas andalan ekspor kita. Selain itu, komoditi kita juga tidak memiliki nilai tambah," tuturnya.

Akibat dari ketergantungan impor yang besar, dan rendahnya nilai transaksi ekspor mengakibatkan Indonesia mengalami devisit fiskal dan defisit neraca berjalan. "Permasalahan devisit sisi fiskal, maupun sisi perdagangan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan devisit neraca transaksi berjalan," sambung dia.

Artinya, untuk memperbaiki kondisi tersebut maka menyeimbangkan neraca fiskal dan neraca transaksi berjalan adalah hal yang mutlak dilakukan pemerintah yang terpilih nanti.

Cara yang dapat ditempuh, tak lain adalah dengan penyediaan infrastruktur penunjang agar komoditas dasar Indonesia lebih memiliki nilai ekonomis yang lebih baik, serta penganekaragaman atau diversifikasi komoditas ekspor.

"Untuk menekan defisit, tidak bisa mengandalkan kebijakan moneter, butuh formasi struktural jangka menengah. Ekspor dinaikkan, impor diturunkan. Ini dapat dicapai dengan diversifikasi ekspor. Kita bisa arahkan ekpor komoditas manufaktur," terang dia.

Ia kembali menegaskan, bila permasalahan ini gagal dijawab Presiden terpilih dalam tahun pertama masa pemerintahannya, maka bukan hal yang mustahil bahwa laju yang positif dapat berbalik sangat negatif.

"Dalam jangka yang lebih panjang kita harus melihat pada fundamental makro ekonomi indonesia, dimana devisit neraca perdagangan barang dan jasa harus diseimbangkan. Sentimen positif yang sebelumnya membuat indeks naik, bisa berbalik kalau pemerintah yang terpilih nanti tidak bisa menjalankan reformasi struktural yaitu memperbaiki defisit neraca berjalan tadi," pungkasnya.

(ang/ang)