.webp)
Melalui kerjasama ini, KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dapat menggunakan data kependudukan dan KTP Elektronik (e-KTP) milik Ditjen.
Kerjasama ini dilakukan untuk mempermudah pengecekan data nasabah pasar modal agar tidak ada penggadaan identitas. Mulai pekan depan kerjasama ini sudah mulai diterapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami awalnya kesulitan ada data yang mirip. Ini untuk tertibkan data di BEI dan pasar modal. Ini penting karena SID ini jadi basis ke depan untuk membenahi infrastruktur pasar modal, supaya terjadi pendalaman pasar dan transparan. SID bukan cuma transaksi di BEI, tapi juga pembelian reksadana ke depan. Co-branding dengan perbankan," kata Heri saat acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dirut PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), di Gedung BEI, Jakarta, Senin (25/8/2014).
Dia menjelaskan, kendala utama dalam pengembangan basis data pasar modal Indonesia adalah akurasi keterkinian dari data investor itu sendiri. Pembentukan basis data investor di KSEI sepenuhnya mengandalkan peran pemegang rekening KSEI dalam menyediakan data nasabah yang lengkap dan akurat termasuk juga pengkinian bila ada perubahan data nasabah.
"Ini bukan hal mudah karena umumnya perubahan data tidak selalu dilaporkan oleh nasabah atau nasabah tidak lagi bisa dihubungi karena alamatnya sudah berubah," terang dia.
Heri menyebutkan, saat ini jumlah investor di pasar modal Indonesia masih relatif sedikit, namun sangat berpeluang untuk berkembang pesat.
"Sekarang baru ada 330 ribu nasabah. Sekarang ini targetnya membuka kerjasama online dulu. Kalau sudah jalan kita seleksi dan screen out. Akhir tahun 2015 kita harapkan pakai e-KTP, pelan-pelan nanti semua harus e-KTP. Minggu depan mulai jalan," kata Heri.
Di tempat yang sama, Dirjen Kependudukan Sipil (Dukcapil) Irman menambahkan, penggunaan data KTP Elektronik ini untuk memudahkan kroscek data nasabah secara akurat.
"Selama ini dari KSEI sering alami kesulitan dalam identifikasi dan meyakini kebenaran identitas nasabah. Kesulitan ini bukan cuma dihadapi, tapi juga semua lembaga di era ini. Lembaga publik, keuangan, perbankan sangat perlu kepastian," tegasnya.
Dia mengatakan, ini juga dilakukan untuk memberi keamanan dan kenyamanan agar tidak ada penyalahgunaan data kepemilikan nasabah.
"Bagi lembaga pengguna agar nyaman tidak ada penyalahgunaan atau pemalsuan identitas. Tidak mungkin ada lagi penduduk/oknum memalsukan identitasnya. Pelayanan cepat dan tepat," pungkasnya.
(drk/ang)
