Dampak Pilkada DPRD, Investor Cemas RI Bakal Terus 'Berkelahi'

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah. Hari ini, dolar diperdagangkan di level Rp 12.000. Selain faktor eksternal, sentimen negatif dari disahkannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Dikutip dari Reuters, dolar AS diperdagangkan di posisi Rp 12.015. Posisi terkuat dolar AS adalah di Rp 12.020.

Menurut David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), ada 2 faktor yang menyebabkan pelemahan rupiah. Pertama adalah faktor global, terkait rencana kenaikan suku bunga di AS.

Dalam 2-3 pekan terakhir dolar AS memang cenderung menguat terhadap mata uang utama dunia. "Jadi bukan mata uang lainnya yang melemah, tapi dolar AS yang sedang bullish," katanya kepada detikFinance, Jumat (26/9/2014).

Terakhir, lanjut David, ada spekulasi bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga pada kuartal IV-2014. "Namun itu sepertinya hanya spekulasi para traders. Kemungkinan besar suku bunga akan naik tahun depan," tuturnya.

Selama masih belum ada kejelasan seputar kebijakan moneter di AS, tambah David, pasar keuangan global masih akan bergejolak. "Dolar AS masih akan dalam tren bullish," ujarnya.

Faktor kedua, menurut David, adalah disahkannya Pilkada melalui DPRD. Dia menilai ini menjadi perseden buruk untuk jalannya pemerintahan ke depan.

"Artinya, gerilya masih terus berjalan. Kita akan berkelahi terus di dalam negeri," tegasnya.

Dikhawatirkan kebijakan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) nantinya tidak akan mulus karena mendapat tentangan di daerah. Pasalnya, kepala daerah akan dipilih oleh DPRD yang mayoritas adalah kubu oposisi Koalisi Merah Putih.

"Hal seperti ini dikhawatirkan bergulir terus. Kapan selesainya?" ujar David.

Investor, kata David, juga akan melihat Indonesia terus diliputi instabilitas politik dan ketidakpastian hukum. "Pilkada melalui DPRD ini pasti akan di-challenge ke MK (Mahkamah Konstitusi). Pasar masih melihat ada ketidakpastian hukum," tuturnya.

Sementara itu, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, keputusan DPR untuk mengembalikan Pilkada lewat DPRD adalah sebuah langkah mundur. Dia mengajak rakyat untuk mencatat, partai mana saja yang tega merebut hak rakyat untuk memilih.

"Rakyat harus catat partai mana yang rebut. Sekali lagi tadi malam masyarakat bisa lihat partai mana yang merebut hak politik rakyat," tegasnya.

Jokowi sejak awal menolak Pilkada lewat DPRD. Sejumlah alasan dia kemukakan, salah satunya soal proses yang tak transparan dan kualitas pemimpin yang dihasilkan.

Selain itu, sosok Jokowi dan pemimpin sukses di daerah lain adalah contoh nyata produk Pilkada langsung.

(hds/hen)