Pilkada Lewat DPRD, Investor Bisa Lepas Saham Infrastruktur

Jakarta - Pekan lalu, DPR melalui rapat paripurna mengesahkan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak lagi dipilih rakyat melainkan DPRD. Ini akan membuat peluang tokoh-tokoh muda progresif dari daerah semakin kecil.

Perusahaan pialang SucorInvest dalam risetnya menyebutkan kekalahan pekan lalu menegaskan dominasi Koalisi Merah Putih di parlemen. "Koalisi Prabowo mendapat keuntungan besar sebagai mayoritas," sebut riset itu, Senin (29/9/2014).

Menurut SucorInvest, ke depan dikhawatirkan tidak ada lagi figur-figur seperti presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di daerah. "Ini akan menimbulkan tekanan untuk reformasi birokrasi, dan juga pembangunan," kata riset itu.

Oleh karena itu, riset SucorInvest menyebutkan, saham-saham infrastruktur bisa jadi akan dihindari oleh investor. "Untuk mengantisipasi skenario terburuk, tidak ada salahnya mulai mengoleksi saham-saham barang konsumsi yang merupakan saham defensif," tutur riset itu.

Sementara itu, Ekonom BII Juniman menambahkan, kekalahan kubu pendukung Jokowi di parlemen sudah terlihat sejak pengesahan Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Ini menjadi pekerjaan rumah untuk Jokowi agar bisa membangun kekuatan di parlemen untuk memuluskan kebijakan pemerintahannya kelak.

"Program-program yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi nanti kalau tidak ada dukungan yang kuat di paelemen maka akan sulit terwujud. Peran DPR saat ini sangat vital," kata Juniman kepada detikFinance.

Menurut Juniman, kubu pengusung Jokowi tidak boleh kaku dalam membuka komunikasi dengan semua pihak. "Ini menjadi pembelajaran bahwa Jokowi perlu membangun koalisi yang efektif. Sekarang masih ada waktu untuk itu," tuturnya.

(hds/dnl)