.webp)
Dana asing ditarik ke luar dalam jumlah banyak. Imbasnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah tertekan.
Hal ini terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih kursi pimpinan beserta empat wakilnya. Hasil rapat semalaman akhirnya memutuskan Setya Novanto dari Partai Golkar sebagai Ketua DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengapa investor asing takut akan hal ini? Berikut rangkuman detikFinance, Jumat (3/10/2014).
IHSG Anjlok, Rupiah Jeblok
|
|
Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah di posisi Rp 12.150 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan kemarin di Rp 12.125 per dolar AS.
Menutup perdagangan, Kamis (2/10/2014), IHSG terjun 140,104 poin (2,73%) ke level 5.000,809. Sementara Indeks LQ45 amblas 27,952 poin (3,21%) ke level 842,858.
Investor Takut Program Kebijakan Jokowi Dihadang di DPR
|
|
Menurut Analis Woori Korindo Raphon Prima, IHSG yang awalnya diprediksi bisa menguat langsung jatuh ke zona merah sejak pembukaan perdagangan. Pergerakan IHSG dibayangi sentimen negatif dari bursa global.
"Tapi kabar dari DPR memberi mood yang suram terhadap investor. Alhasil investor memilih untuk mengambil untung dan keluar sejenak dari lantai bursa," katanya dalam hasil risetnya.
"Pelaku pasar juga khawatir mengenai masa depan program-program Jokowi-JK yang berpotensi tidak akan berjalan karena diblokir oleh DPR," ujarnya.
Dana Asing Kabur Rp 1,4 Triliun
|
|
"Transaksi investor asing mencatat penjualan bersih yang nilainya lebih tinggi dari sebelumnya," kata Analis Woori Korindo Raphon Prima dalam hasil risetnya, Kamis (2/10/2014).
Dalam sehari, pelaku pasar asing tercatat melakukan penjualan bersih (foreign net sell) senilai Rp 1,487 triliun di pasar reguler. Dana asing yang masih parkir di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai hari ini sebesar Rp 46,5 triliun.
Investor Takut Panasnya Politik RI
|
|
"Memang, sekarang kita lihat IHSG anjlok sampai 2,7%. Sementara India saja hanya turun 0,2%, Mongolia 0,5%, ini menunjukkan kekhawatiran sekali apa yang terjadi di Indonesia," ujar Fauzi kepada detikFinance.
Fauzi menjelaskan, meskipun ada dampak dari kondisi perkeonomian global, namun pengaruhnya tidak terlalu signifikan.
"Penurunan ini bukan karena kondisi global. Kalau pun ada pengaruh ekonomi dunia, itu anjloknya nggak akan sebesar ini," katanya.
Menurutnya, ada 2 hal yang membuat kondisi market Indonesia anjlok seperti sekarang ini, yaitu UU Pilkada dan penunjukan pimpinan DPR yang menuai banyak protes.
Optimisme pasar yang semula meyakini kekuatan Jokowi dikhawatirkan menurun, dan pasar bisa menganggap pemerintahan Jokowi-JK tidak akan bisa melakukan transformasi pemerintahan.
"Pelaku pasar juga dalam teori konspirasinya sudah ada gambaran dalam 2 tahun ke depan Jokowi akan dimakzulkan, sudah mulai ada persiapan begitu," tandasnya.
Investor Ragu Jokowi-JK Bisa Lakukan Perubahan
|
|
"Optimisme pasar yang semula meyakini kekuatan Jokowi dikhawatirkan menurun, dan pasar bisa menganggap pemerintahan Jokowi-JK tidak akan bisa melakukan transformasi," kata Fauzi.
Pasalnya, saat ini suara koalisi Indonesia Hebat di DPR masih minoritas hanya 37%. Untuk bisa menembus mayoritas di DPR, setidaknya harus ada 2-3 partai politik yang bisa merapat. Sehingga posisi Jokowi-JK akan kuat di parlemen.
"DPR saat ini didominasi Koalisi Merah Putih. Lima tahun ke depan bukan tidak mungkin program Jokowi-JK yang sudah dirancang akan terhambat. Kecuali Koalisi Indonesia Hebat melakukan kompromi. Karena posisi Jokowi hanya 37% di DPR, jadi paling tidak harus diundang beberapa partai untuk merapat, bisa Demokrat, PAN, atau PPP. Idealnya koalisi ini terbentuk sebelum pembentukan kabinet terjadi," jelas Fauzi.
Pimpinan DPR Dikuasai Oposisi, Ini Harapan Investor ke Jokowi
|
|
"Mau tidak mau, untuk bisa menggaet partai politik lain masuk koalisi, harus ada tawaran posisi menteri," katanya Fauzi.
Menurut Fauzi, jumlah posisi menteri dari kalangan profesional yang semula dirancang 18 orang dari total 34 menteri, harus dipangkas untuk diberikan kepada parpol yang mau berkoalisi.
Tidak hanya itu, partai koalisi yang sejatinya mendapat 16 posisi menteri juga harus rela dipangkas.
"Posisi menteri dari kalangan profesional harus dipangkas, 18 dari 34 itu untuk profesional. Sekarang porsi itu harus dipangkas dan 16 dari parpol koalisi, mau tidak mau juga harus dipangkas untuk ditawarkan ke parpol lain yang mau merapat. Ditawarkan ke yang mau gabung. Kita realistis saja, ini satu-satunya jalan," tegas Fauzi.
Kondisi demikian membuat para calon menteri dari kalangan profesional takut bersaing dengan para kandidat dari parpol.
Halaman 2 dari 7
