Politik Memanas, Jokowi Bisa Tiru Obama Atau Megawati 'Turun Tangan'

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) harus berhadapan dengan tantangan berat, dalam menjalankan kebijakan tahun depan, karena pimpinan DPR dikuasai partai oposisi. Hanya ada dua opsi yang bisa diambil oleh Jokowi nanti.

Tony Prasentiatono, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, opsi pertama yang bisa dilakukan Jokowi adalah menggunakan skema kebijakan seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama.

"Jokowi bisa mengikuti pengalaman Obama di AS," ungkapnya kepada detikFinance, Jumat (3/10/2014)

Tony menjelaskan, persoalan Obama kurang lebih mengalami dengan Jokowi. Sama-sama berada dalam posisi kekuatan politik partainya di parleman lebih kecil, ketimbang oposisi.

Tahun lalu, Obama kesulitan menaikkan pagu utang untuk membiayai anggaran negara, karena sudah melewati batas kuota. Akhirnya, berbagai pelayanan umum terpaksa dihentikan sementara, sampai pegawai negeri diliburkan karena tidak ada anggaran gaji.

"Semua politisi di AS menanggap ini hal yang memalukan. Karena negara sebesar AS tidak bisa memberikan pelayanan publik. Karena politisinya waras, akhirnya pagu utang itu ditambah. Jokowi bisa bersikap seperti itu," paparnya.

Opsi kedua adalah, dengan mencari teman koalisi baru. Menurut Tony, masih ada kemungkinan menarik dua partai ke dalam pemerintahan. Misalnya PPP dan Partai Demokrat yang sudah memberikan sinyal beberapa waktu lalu.

"Asalkan Megawati turun tangan, saya rasa bisa berjalan opsi kedua ini," ujar Tony.

Ia mengakui, politik transaksional memang menjadi tak terhindarkan sekarang. Karena dalam posisinya Jokowi tidak sekuat yang diprediksi sebelumnya. Dengan kemenangan telak 30% di kursi legislatif.

"Mau nggak mau harus kembali tawar menawar. Beda cerita kalau waktu itu menang telak. Bisa Jokowi langsung bentuk kabinet profesional," terangnya.

Tony menyarankan Jokowi memilih opsi kedua. Pertimbangannya, politisi Indonesia belum dewasa seperti yang ada di AS. Di mana sulit mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok dan pribadi.

"Saya cenderung opsi kedua. Saya khawatir politisi Indonesia tak sedewasa di AS," tegas Tony.

Bila terlaksana sebelum pelantikan Jokowi pada 20 Oktober, Tony memperkirakan pasar keuangan akan kembali naik. Sebab akan memberikan sentimen positif terhadap pelaku pasar untuk mampu menjalankan kebijakan.

"Saya rasa itu bisa di November terlihat kembali peningkatan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dan penguatan rupiah. Karena memang tidak akan cepat bergeraknya," imbuhnya.

(mkl/dnl)