IHSG dan Rupiah Akan Pulih Jika Jokowi dan DPR Akur

Jakarta - Pasar keuangan mengalami gejolak yang luar biasa pasca pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaku pasar mendapat sinyal negatif karena adanya kemungkinan berbagai kebijakan pemerintah akan dijegal oleh para wakil rakyat.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) menilai, untuk mengembalikan kepercayaan pasar maka pemerintah dan anggota dewan harus tunjukkan hubungan yang baik. Hal ini yang diharapkan bisa terjadi setelah pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI.

"Market akan menyambut positif kalau akur," ujar CT di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (3/10/2014)

Karena pelaku pasar merasa kebijakan pemerintah akan percuma direncanakan, sementara tidak direstui oleh anggota dewan. Khususnya untuk kebijakan strategis di bidang perekonomian.

"Orang bukan nggak mau lihat kebijakan pemerintahan baru. Tapi kalau dilihat nggak akur, apapun kebijakannya tidak akan efektif," ungkapnya.

Akur dapat diartikan dengan terjalinnya komunikasi politik yang harmonis. Tanpa menghilangkan dinamisasi saat pengambilan kebijakan.

"Kan orang memahami betul bahwa perlu ada kebersamaanlah dalam membangun republik," kata CT.

Secara terpisah Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pelaku pasar perlu diyakinkan oleh pemerintahan baru untuk dapat melakukan reformasi berbagai kebijakan ekonomi. Di mana hanya bisa terealisasi saat hubungan pemerintah dan anggota dewan mulus.

"Kan cuma masalah sentimen. Jadi orang melihat adakah keyakinan pemerintah berikutnya itu bisa melakukan reformasi kebijakan. Kalau kemudian, hubungan DPR tidak mulus, kan susah. Kan kalau mengubah UU kan harus dengan DPR," papar Bambang di kantornya.

Bambang menilai tidak ada jalan lain untuk meyakinkan pelaku pasar selain menunjukkan sikap dukungan dari kedua belah pihak. Baik DPR ataupun pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.

"Harus keliatan bahwa Pemerintah dan DPR-nya itu mendukung. Begitu," tegas Bambang.

(mkl/ang)