Di parlemen, Koalisi Indonesia Hebat pengusung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) adalah minoritas dibanding Koalisi Merah Putih. Situasi ini dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya kebijakan pemerintahan Jokowi nantinya.
"Kalau sekedar checks and balances tidak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Jokowi terjegal di DPR. Misalnya rencana kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi," kata David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), kepada detikFinance, Selasa (7/10/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arus modal masuk (capital inflow) di pasar keuangan Indonesia, lanjut David, terus menurun dalam 3 bulan terakhir. Pada Juli, capital inflow masih Rp 26 triliun. Kemudian Agustus turun menjadi Rp 14 triliun, dan September turun lagi ke Rp 6 triliun.
"Dalam jangka pendek sepertinya investor masih memperhatikan dinamika dan kegaduhan politik nasional. Pasalnya, sampai saat ini belum ada titik terang seputar peta koalisi," tuturnya.
Jadi kapan sentimen negatif dari politik akan mereda dan investor kembali masuk ke Indonesia? David berharap momentum itu terjadi pada 20 Oktober, kala pemerintahan Jokowi sudah resmi berjalan.
Investor, tambah David, akan bereaksi positif kala Jokowi memasukkan nama-nama yang kredibel di kabinetnya. Terutama untuk tim ekonomi.
Selain itu, menurut David, pada 20 Oktober diharapkan peta koalisi baru sudah terlihat. Investor berharap pemerintahan Jokowi memiliki koalisi pendukung yang kuat dan efektif.
"Mudah-mudahan 20 Oktober ada kabar baik. Dengan begitu, sentimen negatif di market bisa mereda dan kembali bullish," katanya.
(hds/ang)











































