Setelah Jokowi Dilantik dan Bentuk Kabinet, Ini yang Ditunggu Investor

Jakarta - Setelah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dilantik 20 Oktober 2014 mendatang dan membentuk kabinet, ada momen lain yang ditunggu investor.

Momen ini terbilang penting dan riskan, karena investor berada di dua pilihan, apakah tetap berlanjut berinvestasi di Indonesia atau relokasi ke negara lain.

"Setelah itu tentunya setelah kabinet terbentuk apalagi kabinet tersebut mengakomodasi politisi dari koalisi merah putih (KMP), otomatis setelah itu kebijakan yang ditunggu investor adalah kenaikan harga BBM," ungkap Ekonom Senior Standar Chartered Bank, Fauzi Ichsan, dalam diskusi bertema 'Prediksi Ekonomi Di Tengah Polarisasi Politik Nasional' di Restoran Jambal Roti, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2014).

Menurut Fauzi, sekarang yang ditunggu, apakah Jokowi berani menaikkan harga BBM subsidi setelah dilantik dan membentuk kebinet. Bila tidak menaikkan harga BBM subsidi, maka dipastikan ruang gerak fiskal APBN akan semakin sempit.

"Karena memang ini lah yang jadi patokan, apakah Jokowi ini berani atau tidak untuk ambil keputusan yang pahit demi menyelamatkan APBN. Karena tadi saya bilang, tim ekonomi Jokowi berkomitmen tidak merevisi Undang-undang Keuangan Negara yang membatasi defisit di APBN yang sudah 3% dari PDB, sehingga dengan defisit APBN kali ini yang sudah 2,5% dari PDB, dan naik terus akibat meledaknya subsidi BBM," paparnya.

Fauzi menilai, program subsidi BBM yang ada saat ini tidak lagi tepat sasaran. Bayangkan saja, 80% subsidi BBM justru dinikmati oleh orang kaya.

Kemudian, lanjut Fauzi, lifting atau produksi minyak mentah Indonesia hanya 800.000 barel per hari, sementara konsumsi BBM mencapai 1,5 juta barel per hari. Dilihat dari harga, Pertamina membeli BBM dengan harga Rp 12.000 per liter, sedangkan dijual hanya Rp 6.500 per liter, jadi selebihnya adalah subsidi.

Bila harga BBM subsidi dinaikkan, maka dana penghematan digunakan untuk membangun banyak proyek infrastruktur demi kemakmuran rakyat yang merata.

"Otomatis, cara satu-satunya bagi pemerintahan Jokowi untuk merealisasikan program infrastruktur adalah, dengan mengurangi subsidi BBM. Sehingga penghematannya bisa digunakan untuk pembangunan proyek," paparnya.

Fauzi menuturkan, dengan kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 3.000 per liter saja, itu mengurangi sekitar 46% subsidi BBM. Artinya, diperkirakan defisit APBN bisa turun di bawah 2% dari PDB, dan dengan penghematan yang ada dialokasikan untuk pembangunan proyek infrastruktur, serta program pengurangan kemiskinan bisa ditingkatkan.

"Defisit neraca transaksi berjalan saat ini cukup besar. Dan tentunya sinyal yang diberikan tim ekonomi Jokowi cukup bagus, yaitu menaikkan Rp 3.000 per liter," tegasnya.

(wij/dnl)