Jokowi Resmi RI-1, Dolar Sentuh Rp 11.994

Jakarta - Indonesia telah resmi memiliki pemimpin baru yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pelaku pasar optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan duet ini.

Mengutip data Reuters, nilai tukar rupiah akhirnya meninggalkan level Rp 12.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Posisi terkuat rupiah hari ini adalah Rp 11.994 per dolar AS.

Menurut riset DBS, bank terbesar di ASEAN dengan aset US$ 320 miliar (Rp 3.840 triliun), pelaku pasar sudah merespons positif perkembangan politik Indonesia sejak akhir pekan lalu. Jokowi sudah bertemu dengan pimpinan Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto, yang meredakan kegaduhan politik yang terjadi sebelumnya.

"Hari ini, Indonesia menjalani pelantikan presiden, di mana Jokowi menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Jumat lalu, Jokowi bertemu dengan Prabowo Subianto untuk meredakan tensi," sebut DBS dalam risetnya.

Namun, DBS menilai setumpuk tugas berat sudah menanti Jokowi. Meski sudah ada pertemuan dengan Prabowo, tetapi koalisi pendukung Jokowi yang minoritas di parlemen kemungkinan bisa menjadi tantangan.

Tugas Jokowi berikutnya adalah memutuskan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebelumnya, ada wacana Jokowi akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000/liter pada November 2014.

"Langkah tersebut akan menciptakan penghematan anggaran sekitar US$ 15 miliar (Rp 180 triliun) pada 2015. Selain itu, kenaikan harga BBM juga bisa mengurangi defisit transaksi berjalan," sebut DBS.

Namun, kenaikan harga BBM akan berdampak pada inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. DBS memperkirakan kenaikan harga BBM pada November 2014 akan mengurangi pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 0,4%.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian, menurut DBS, adalah koordinasi kebijakan pemerintah dengan Bank Indonesia (BI). Beberapa bulan lalu, BI mendapat kritik soal kebijakan moneter ketat yang sedang dilaksanakan saat ini.

"Untuk saat ini, pasar berharap tim ekonomi baru di kabinet Jokowi bisa bekerja sama dengan BI dan melahirkan kebijakan yang nyaman bagi pelaku ekonomi," sebut DBS.

(hds/dnl)