Kontrak Adhi Karya 2014 Hanya Rp 9,2 Triliun, Meleset Dari Target 21 Triliun

Jakarta - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) meraih kontrak baru sebesar Rp 9,2 triliun sepanjang 2014. Realisasi kontrak baru ini meleset jauh dari target awal kontrak sebesar Rp 21,1 triliun.

Pada awal tahun 2014, ADHI membidik kontrak baru sebesar Rp 21,1 triliun. Namun karena banyaknya proyek pemerintah tertunda Pemilu, akhirnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya itu merevisi perolehan kontrak baru sebanyak dua kali, yaitu turun menjadi Rp 15,2 triliun di pertengahan tahun dan diturunkan lagi jelang tutup tahun 2014 menjadi Rp 10,2 triliun.

Dengan target Rp 10,2 triliun itu maka realisasi kontrak baru baru ADHI pun tidak tercapai sepenuhnya, tapi hanya 90% saja.

Porsi kontrak baru sepanjang tahun 2014 itu didominasi oleh proyek swasta sebesar 52%. Sementara proyek BUMN dan BUMD sebesar 24%, dan proyek APBN/APBD sebesar 24% dari total kontrak.

"Perolehan kontrak swasta yang dominan merupakan gambaran dari dampak faktor eksternal yang turut mempengaruhi rencana perolehan kontrak ADHI, antara lain adanya pemotongan anggaran belanja negara khususnya pada bidang infrastruktur di tahun 2014," kata Corporate Secretary ADHI Ki Syahgolang Permata dalam siaran pers, Jumat (9/1/2015).

Dari sisi lini bisnis, perolehan kontrak baru ADHI untuk lini bisnis jasa konstruksi dan EPC mencapai Rp 8,2 triliun, sisanya lini bisnis properti Rp 913,2 miliar dan precast concrete Rp 74,3 miliar.

Tahun ini BUMN karya itu mengincar kontrak baru Rp 15,2 triliun. Lini bisnis jasa konstruksi ditargetkan meraih perolehan kontrak baru Rp 12,5 triliun, lini bisnis EPC Rp 460,1 miliar, lini bisnis properti Rp 1,7 triliun, dan precast concrete Rp 479,6 miliar.

Sementara untuk belanja modal (capita expenditure/capex) tahun ini, ADHI menganggarkan sebesar Rp 824,7 miliar yang terdiri dari investasi pengembangan bisnis properti realti hotel sebesar Rp 566,1 miliar, penyertaan proyek investasi sebesar Rp 202,8 miliar dan pembelian aset tetap sebesar Rp 68,387 miliar.

"Sumber dana belanja modal tersebut berasal dari sisa dana hasil penerbitan obligasi yang lalu dan kredit perbankan serta kas internal Perseroan," ujarnya.

(ang/dnl)