Dolar Rp 13.200, JK Sarankan BI Tak Ikuti Kebijakan Eropa

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Bank Indonesia (BI) sudah menjalankan tugasnya untuk menjaga nilai tukar rupiah. Dia menilai kebijakan bank sentral sudah cukup memadai.

Oleh karena itu, JK (sapaan Jusuf Kalla) menyebutkan, BI tidak perlu lagi melonggarkan kebijakan moneter. Pelonggaran kebijakan moneter telah dilakukan oleh bank sentral sejumlah negara seperti Jepang atau Uni Eropa.

"Sekarang kan kita sudah termasuk yang longgar. Bunga sudah diturunin, macam-macam," kata JK kala ditemui usai Musyawarah Nasional Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Bila kebijakan moneter dilonggarkan lagi, lanjut JK, maka artinya akan lebih banyak likuiditas yang masuk ke pasar. Nilai mata uang pun menurun, sehingga terjadi inflasi.

"Kalau dilonggarkan nanti terus inflasi lagi. Lebih bahaya." tegasnya.

Oleh karena itu, JK mengatakan, Indonesia tidak perlu mengikuti langkah pelonggaran moneter. Sebab, setiap negara punya masalahnya masing-masing.

"Itu kan Eropa, kita tidak usah ikut. Beda, mereka malah krisis. Itu hanya untuk Yunani, Jerman," tutur JK.

Menurut JK, pelemahan rupiah merupakan dampak dari penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang dunia. Selain itu, Indonesia juga mengalami penurunan ekspor sehingga pasokan valas juga terhambat.

"Ini kan efek dari luar yang paling banyak. Dalam negeri juga tentu ada efeknya terhadap ekspor menurun, nilainya atau harga turun. Tapi lebih banyak dari luar karena menguatnya dolar," papar JK.

Mengutip data perdagangan Reuters, saat ini dolar AS diperdangkan di posisi Rp 13.212. Menguat dibandingkan kala pembukaan pasar yaitu Rp 13.170.

(hds/dnl)