Mampukah Paket Kebijakan Jokowi Redam 'Amukan' Dolar AS?

Jakarta - Hari ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan merilis 8 kebijakan untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mampukah paket kebijakan ini meredam 'amukan' dolar AS?

Analis PT Mandiri Sekuritas Aldian Taloputra mengungkapkan, kondisi rupiah saat ini memang tidak bisa terlepas dari pengaruh eksternal. Dolar AS terus menguat karena perekonomian Negeri Paman Sam yang membaik.

"Paling penting implementasinya sejauh mana. Yang ditunggu masalah repatriasi, ada insentif lumayan bagus. Income deficit paling besar menyumbang defisit transaksi berjalan, sekitar US$ 6 miliar/kuartal. Itu 90% dari defisit transaksi berjalan yang US$ 7-8 miliar. Kalau bisa diperbaiki, maka bisa meredam pelemahan rupiah," jelas Aldian kepada detikFinance, Jumat (13/3/2015).

Namun begitu, lanjut Aldian, masih akan ada tekanan mata uang dalam negeri hingga The Fed mengumumkan kenaikan suku bunganya. Untuk jangka pendek, rupiah diperkirakan masih akan melemah.

"Tekanan masih ada, ini menunggu statement Fed. Untuk jangka pendek tekanan masih ada. Kalau bisa tone-nya Fed masih cenderung nggak mau naikin bunga cepat, rupiah masih bisa stabil," ucap dia.

Lebih jauh Aldian menjelaskan, pengaruh The Fed ini memang begitu kuat terhadap negara-negara di dunia. Tidak hanya rupiah, mata uang negara lain pun mengalami hal yang sama.

Kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate beberapa waktu lalu tak lain adalah untuk merespons perkiraan tingkat inflasi yang rendah.

"Pelemahan rupiah sekarang adalah masalah global, semua negara melemah. Kebijakan BI masih tight, penurunan suku bunga kemarin cuma respons karena ekspektasi inflasi lebih rendah," katanya.

Untuk itu, tambah Aldian, target pemerintah soal rupiah di level Rp 12.500/US$ dalam APBN-Perubahan 2015 memang agak berat. Di sisi lain, BI juga terus menjaga mata uang rupiah agar terus kompetitif.

"Global trend menunjukkan dolar AS menguat hampir kepada seluruh mata uang, BI juga menjaga kalau rupiah flat artinya nggak kompetitif. Apalagi di second half impor barang modal mulai naik. Kita sebenarnya nggak lihat banyak faktor bisa mendorong menguat banyak, lebih banyak memberikan pressure daripada yang memperkuat rupiah," terangnya.

Berikut 8 kebijakan yang akan dirilis pemerintahan Jokowi:

1. Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping.
2. Insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30% untuk pasar ekspor.
3. Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk galangan kapal nasional. Nantinya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi.
5. Insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100% ke perusahaan induk di negara asal.
6. Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing.
7. Mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi.
8. Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah.

(drk/hds)