"Rinciannya yang pasti nggak dibiayai oleh APBN," kata Kapuskom Kemenhub J.A. Barata kepada detikFinance, Kamis (23/4/2015).
Sebagai regulator transportasi, Kemenhub akan menguji persyaratan pembangunan kereta LRT. Alasannya adalah proyek LRT belum masuk rencana induk perkeretaapian Jabodetabek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk melancarkan proyek LRT, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang diketuai oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan mencari utang sekitar Rp 7 triliun mulai tahun ini. Total kebutuhan dana untuk proyek ini butuh Rp 10 triliun.
"LRT kira-kira Rp 10 triliun atau Rp 9,9 triliun, rinciannya Rp 3,75 triliun pakai ekuitias, sisanya utang. Rp 6,7-6,8 triliun itu untuk transportasinya, propertinya Rp 3 triliun," kata Direktur Keuangan ADHI Joko Prabowo.
(feb/ang)











































