Rapat 9 Jam, DPR Akhirnya Restui Privatisasi 3 BUMN

Jakarta - Rapat kerja antara Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya menuai titik terang. Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB akhirnya berakhir pukul 19.30 WIB.

Setelah rapat berlangsung selama 9 jam dan diwarnai 2 kali aksi skorsing, Komisi VI akhirnya menyetujui usulan program privatisasi BUMN melalui penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue.

"Setuju dan kita ketok ya," kata pimpinan rapat Komisi VI Achmad Hafisz saat membacakan kesimpulan di Komisi VI, DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Dari 10 fraksi yang ada, 9 fraksi sepakat dan 1 fraksi tidak hadir dalam pembacaan keputusan setiap fraksi. Semua fraksi menyetujui program rights issue meskipun ada catatan-catatan yang diberikan.

Mayoritas catatan meminta agar pemerintah beruusaha keras agar kepemilikan saham asing di perusahaan pelat merah terbuka (Tbk) tidak bertambah.

"Saham asing secara effort dijaga agar nggak ditambah. Ini memang nggak wajibkan. Karena pemerintah nggak punya kewenangan untuk itu," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Rini mengucapkan terimakasih karena akhirnya permohonan rights issue 3 BUMN dikabulkan oleh parlemen. Kementerian BUMN, kata Rini, akan menindaklanjuti rekomendasi ataupun catatan yang diberikan.

"Kami sangat berterimakasih. Ini akan kami ikuti. Kami melakukan usaha agar kepemilikan saham asing nggak bertambah," tuturnya.

Sebelumnya Rini menjelaskan porsi kepemilikan saham pemerintah di Antam saat ini sebesar 65%. Rencananya Antam akan memperoleh dana segar Rp 4,39 triliun lewat rights issue

Sebanyak Rp 3,5 triliun merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan setoran publik Rp 1,89 triliun. Dana ini akan dipakai membiayai proyek FeNi di Halmahera Timur dan Anode Slide.

Sedangkan untuk Adhi Karya rinciannya ialah porsi kepemilikan saham pemerintah 51%. Pemerintah melalui dana PMN akan menyuntik Rp 1,4 triliun dan publik Rp 1,345 triliun.

Dana tersebut akan dipakai membiayai proyek transportasi massal perkotaan, Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek.

"Waskita kepemilikan saham pemerintah ada 66,02%. Dana PMN Rp 3,5 triliun dan dana publik Rp 1,8 triliun. Dana itu dipakai untuk membangun tol di Pulau Jawa dan Sumatera serta bangun transmisi listrik 500 KV di Sumatera," jelasnya.

Program rights issue untuk Adhi Karya dan Waskita Karya akan dilaksanakan pada akhir Juli 2015 sedangkan Aneka Tambang ditargetkan bisa berjalan pada triwulan III-2015.

"Kami atas nama pemerintah, meminta agar rights issue 3 BUMN terbuka, dapat dipertimbangkan untuk disetujui," tuturnya.

(feb/ang)