Ini Alasan RS Mitra Keluarga Tak Ikut BPJS Kesehatan

Jakarta - Sejak efektif diberlakukan pada 1 Januari 2014, masih banyak rumah sakit swasta yang belum bisa menerima pengobatan pasien yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kapasitas rumah sakit menjadi kendala utama kita menerima pasien dari BPJS, karena memang di sisi lain pemerintah tidak mewajibkan swasta harus menerima pasien dari BPJS," kata Presiden Direktur RS Mitra Keluarga Group Rustiyan Oen, ditemui usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan di Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Rustiyan mengatakan, sebagaimana rumah sakit swasta lainya, pihak rumah sakit terkendala keterbatasan tingkat okupansi tempat tidur jika menerima pasien dari peserta BPJS.

"Kita lihat, di RS kita kendala ada di terbatasnya tempat, RS kami saja rata-rata tingkat okupansinya sekitar 70%, jelas akan kerepotan kalau mau terima peserta dari program kesehatan pemerintah," jelasnya.

Selain itu, tambah Rustiyan, dalam aturan BPJS, pemerintah mewajibkan rumah sakit penerima pasien BPJS harus menyediakan 100 tempat tidur untuk pasien BPJS.

"Mau ikut harus sediakan 100% untuk BPJS, jelas sulit karena kita ada pasien dari perusahaan dan asuransi kesehatan yang kerjasama, jadi itu alasan kita tidak bisa ikut. Sampai 2015 itu masih sulit bagi kita," ujar Rustiyan.

Menurut Rustiyan, penerapan BPJS akan sulit bersinergi dengan bisnis rumah sakit swasta. Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya tidak akan menolak pasien yang datang dalam kondisi darurat.

"BPJS bagi RS swasta tidak wajib terima, tapi dalam keadaan darurat bisa menerima pasien apakah dia BPJS atau bukan. Kita tetap akan terima," ucapnya.

(ang/ang)