Dolar Rp 14.000, Ini Pesan Pengusaha Untuk Pemerintah Jokowi dan BI

Jakarta - Pengusaha meminta pemerintah cekatan menyelesaikan kondisi perlambatan ekonomi dan penguatan dolar AS yang saat ini ‎mencapai Rp 14.000.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menilai di tengah situasi ekonomi yang bergejolak ini, pemerintah tak boleh menerapkan kebijakan ekonomi yang kontradiktif.

Hariyadi mencoba membandingkannya di negara-negara lain, seperti China, di saat ekonominya tengah melambat, pemerintahnya segera menerbitkan stimulus.

"Memang kalau di kita ini, cara berpikirnya agak kontrakdiktif. Misalnya kalau negara yang sedang mengalami situasi seperti ini mereka akan mengeluarkan stimulus. Kebijakan itu buat relaksasi. Menurut saya ya, kita nggak mencerminkan itu," kata Hariyadi kepada detikFinance, Rabu (26/8/2015).

Dia mencontohkan salah satunya adalah target pajak yang dinilai pengusaha sebagai target ambisius dan memberatkan.

"Target pajak naik 38%. Harus dilihat dulu, jangan menaruh target yang kita tidak bisa capai. Yang jadi sasaran ini sektor riil. Dalam situasi begini kami ditekan-tekan melulu," tambahnya.

Selain pemerintah, Hariyadi juga meminta Bank Indonesia (BI) tidak mengubah suku bunga acuannya yaitu BI Rate.

"Moneter itu sebaiknya BI jangan mengutak-atik BI Rate-nya. Kalau nanti dinaikkan, itu yang kena akan sektor riil kita. Kalau diturunkan dari 7,5% masyarakat akan berpikir, ada tendensi dolar itu akan menguat. Moneter menurut saya stabilisasinya tetap harus dikedepankan," katanya.

Selain itu, sebagai salah satu langkah strategis memperbaiki perlambatan ekonomi, pengusaha berharap pemerintah mengakselerasi belanja, terutama di sektor infrastruktur.

"Eksekusi belanja pemerintah, dana yang idle (menganggur) di BPD (Bank Pembangunan Daerah) bisa dipakai," katanya.

Kemudian, lanjut Hariyadi, industri substitusi impor harus segera dikembangkan dan diperbanyak agar saat dolar menguat, ekonomi dalam negeri tak terlalu berdampak seperti sekarang ini.

"Perbesar substitusi impor, semaksimal mungkin," tutupnya.

(zul/dnl)