Rupiah Loyo, Menteri Era Soeharto Ini Sarankan RI Hemat Pemakaian Dolar

Rupiah Loyo, Menteri Era Soeharto Ini Sarankan RI Hemat Pemakaian Dolar

Maikel Jefriando - detikFinance
Senin, 31 Agu 2015 19:08 WIB
Rupiah Loyo, Menteri Era Soeharto Ini Sarankan RI Hemat Pemakaian Dolar
Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Emil Salim, meminta semua pihak untuk menghemat pengeluaran yang menggunakan dolar Amerika Serikat (AS), bahkan bila perlu hentikan sementara apabila tidak punya urgensi tinggi. Langkah ini perlu dilakukan untuk menghindarkan Indonesia dari krisis ekonomi yang parah seperti 1998.

"Kita harus hemat. Ini tidak perlu dicemaskan karena krisis bisa diatasi. Untuk itu harus ada prihatin, prihatin menggunakan dolar karena dolar ini sedang gonjang-ganjing. Kita harus hemat dolar," ucap Emil usai Seminar Perekonomian Indonesia dari Masa ke Masa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Sebagai langkah penyelamatan terhadap rupiah, yang saat ini dolar AS sudah Rp 14.000, menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto ini meminta pemerintah melakukan moratorium atas proyek-proyek yang dibiayai dengan dolar AS, terutama proyek yang tidak mendesak dibutuhkan rakyat, misalnya kereta cepat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena yang dikhawatirkan dolar outflow, maka kita harus mendorong agar proyek-proyek pemerintah jangan mendorong dolar outflow. Artinya, jangan ada pembangunan yang justru banyak memakan dolar," tandasnya.

Pembangunan gedung-gedung baru pun perlu dikurangi agar tidak menyedot devisa negara. "Semua pengeluaran yang tidak ada urgensinya tapi memakan dolar harus distop, dimoratorium. Sebanyak 25% dari cost bangun gedung itu selalu ada dolar. Harus prihatin kita," Emil menegaskan.

Selain menghemat dolar, mantan Kepala Bappenas di era Orde Baru ini mengusulkan supaya pemerintah memberikan tax holiday tak hanya kepada industri-industri besar, tapi juga kepada industri-industri kecil di pedesaan. Dengan begitu, angka kemiskinan bisa ditekan, lapangan kerja bertambah, dan ada nilai tambah yang tercipta dari industri.

Langkah ini diyakininya bisa membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah gejolak perekonomian global.

"Usul saya, industri basis desa, ada industri keramik dan sebagainya, diberi tax holiday agar tumbuh seperti halnya perusahaan besar. Jadi jangan prioritas ke yang besar-besar saja," tutupnya.

(mkl/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads