RI Juga Butuh 'Infrastruktur Keuangan', Bukan Hanya Infrastruktur Fisik

Jakarta - Pasar finansial Indonesia relatif masih dangkal dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari jumlah emiten saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang baru 540 perusahaan, jauh dibandingkan dengan 1.400 perusahaan di Thailand dan 2.360 perusahaan di Malaysia.

Sedangkan jumlah emiten obligasi domestik hanya sebanyak 140 perusahaan, sementara Thailand memiliki 304 emiten lokal dan Malaysia memiliki 1.008 emiten lokal.

Sementara itu, tingkat partisipasi investor ritel di pasar keuangan Indonesia baru mencapai 0,2% dari total populasi atau sekitar 450.000 investor. Sebagai pembanding, partisipasi investor ritel di India telah mencapai 2% dari total populasi.

Hal ini menyebabkan tingkat kontribusi pasar saham Indonesia ke PDB baru mencapai kisaran 49%, dibandingkan dengan negara lainnya.

Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan sektor keuangan yang kuat dan dalam sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan serta menciptakan kestabilan perekonomian.

Menurutnya, infrastruktur fisik (gedung, jalan raya, pembangkit listrik, dan sebagainya) tak mungkin terbangun tanpa infrastruktur keuangan yang baik.

"Indonesia membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur. Kebutuhan itu tidak mungkin hanya dipenuhi oleh sistem perbankan karena keterbatasan dana pihak ketiga. Oleh karena itu, kita perlu membangun infrastruktur pasar keuangan yang memungkinkan adanya kontribusi signifikan kepada pembiayaan pembangunan," ungkap Budi dalam Financial Deepening Seminar di Riz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Budi menambahkan, saat ini seluruh pemangku kepentingan perlu menginvestasikan seluruh sumber daya untuk membangun infrastruktur pasar keuangan agar pemerintah mendapatkan alternatif sumber pembiayaan pembangunan, selain dari sektor perbankan maupun pinjaman luar negeri.

Dengan banyaknya proyek-proyek infrastruktur saat ini, misalnya proyek listrik 35.000 MW, pemerintah perlu memperdalam pasar keuangan.

"Pembangunan infrastruktur pasar keuangan dapat dilakukan melalui kombinasi kebijakan moneter, publik dan fiskal. Misalnya, relaksasi ataupun deregulasi dalam hal perizinan sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses emisi," imbuh Budi.

Sementara itu, Direktur Treasure Bank Mandiri, Pahala Mansuri menjelaskan bahwa ada 4 infrastruktur keuangan yang perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur fisik. Yaitu, pasar foreign exchange (FX) untuk ekspor-impor, money market, bond market, dan equity.

Dia juga menyoroti masih minimnya penghimpunan dana dari bond market. Dana dari obiligasi korporasi baru Rp 60-70 triliun per tahun, jumlah ini masih jauh dibanding pembiayaan dari perbankan yang per tahun mencapai Rp 500 triliun.

"Jadi ketergantungan pada perbankan bukan sesuatu yang baik," ujarnya.

Bila pasar keuangan tak diperkuat, dia melanjutkan, Indonesia akan kehilangan potensi peningkatan PDB hingga 2%.

"Likuiditasnya di pasar keuangan kita masih kecil. Impact ke GDP bisa 1-2% kalau financial market nggak diperkuat," pungkasnya.

(ang/ang)