Ditunjuk Rini Beli Saham Freeport, Antam Belum Punya Dana

Jakarta - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengaku belum mendapatkan penugasan resmi dari pemerintah untuk membeli 10,64% saham PT Freeport Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sudah memberitahukan secara lisan bahwa pemerintah akan menugaskan Antam dan Inalum untuk membeli saham Freeport.

"Belum (ada penugasan resmi), tapi sudah secara lisan. Kami menunggu arahan dari pemerintah," kata Direktur Utama PT Antam Teddy Badrujaman kepada detikFinance di Jakarta, Minggu (18/10/2015).

Teddy menyatakan ‎Antam sangat siap dan berminat membeli 10,64% saham Freeport jika ditugaskan pemerintah. Sebab, Antam memiliki kesamaan bisnis dengan Freeport, yakni penambangan mineral.

"Keunggulan Antam dibanding kandidat lain (untuk pembelian saham Freeport Indonesia) adalah kami punya kesamaan bisnis dengan Freeport, bahkan kami punya industri pengolahan emas," cetusnya.

Namun, pihaknya mengakui belum menyiapkan dana untuk pembelian saham Freeport. "Tapi kalau soal dana nanti kami bisa kerja sama, kan ada business scheme," ujarnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia telah menerima penawaran saham, terkait kewajiban divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) beberapa hari lalu. Freeport menawarkan saham 10,64% sahamnya dengan batas waktu penawaran 90 hari.

Tetapi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa pemeri‎ntah Indonesia belum menyiapkan dana untuk membeli saham Freeport. Dalam APBN-P 2015 maupun RAPBN 2016 tidak ada dana untuk membeli saham Freeport.

"(Rencana pembelian saham Freeport) Belum dibicarakan, nggak ada dana dari APBN," kata Bambang.

Namun, Bambang mempersilakan BUMN yang tertarik dan punya modal untuk membeli saham Freeport dengan dana sendiri, tanpa bantuan dari APBN.‎

"Kalau ada BUMN yang tertarik ya silahkan," ujar Bambang.

Proses penawaran saham Freeport ini masih dibahas di tataran pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bila pemerintah berminat, tentunya akan masuk dalam Rancangan Anggaran‎ Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Opsi selanjutnya, adalah pengambilan saham melalui BUMN. Namun belum ada BUMN yang memiliki kekuatan modal untuk mengambil saham tersebut. Sehingga seharusnya harus ada suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Kemudian opsi berikutnya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD bisa saja memiliki dana dengan bekerjasama dengan pihak swasta. Tetapi harus ada kepastian bahwa pembelian saham nantinya memberikan manfaat untuk masyarakat lokal di daerah.

Pilihan terakhir adalah memberikan kepada masyarakat dengan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), lewat mekanisme Initial Public Offering (IPO). Ppsi IPO bisa lebih memungkinkan, karena kepemilikan saham nantinya akan terbuka dan bisa dipantau masyarakat.

(ang/ang)