Mantan Jenderal dan Pejabat Jadi Komisaris, Dirut BEI: Bagus Banyak Pengalaman

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan terbuka (emiten) untuk menerapkan good corporate governance (GCG) alias etos kerja yang baik dalam operasionalnya. Emiten diharapkan tidak terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio, menampik anggapan perusahaan terbuka yang punya komisaris mantan jenderal atau pejabat negara tidak melakukan GCG. Justru para jenderal dan mantan pejabat negara ini, kata Tito, membantu penerapan GCG karena sudah berpengalaman.

"Ada syarat (komisaris) independen kok, ada itu peraturannya. Jenderal itu bagus, lebih bagus. Tentara itu sudah ditempatkan di seluruh Indonesia, pengalaman banyak. Baguslah, bekas pejabat bagus," kata Tito ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015).

Ia mengatakan, jangan dilihat perusahaan dengan komisaris mantan pejabat dengan negatif karena sebetulnya mereka bisa menjadi pengawas perusahaan jalankan GCG.

"Yah selama yang penting bagus, bekas pejabat juga sama," jelasnya.

Meski demikian, OJK menilai penerapan praktik CGC di perusahaan Indonesia belum sebaik negara tetangga. Hal ini terlihat dari 50 perusahaan dengan CGC terbaik ASEAN, hanya dua yang berasal dari Indonesia.

(ang/dnl)