Dirut BEI: Indonesia Belum Perlu Gabung TPP

Dirut BEI: Indonesia Belum Perlu Gabung TPP

Dewi Rachmat Kusuma - detikFinance
Selasa, 24 Nov 2015 13:17 WIB
Dirut BEI: Indonesia Belum Perlu Gabung TPP
Jakarta - Indonesia sedang dihadapkan pada pro-kontra terkait keanggotaan di Trans Pacific Partnership (TPP). Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai salah satu otoritas di pasar modal dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap TPP.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, dengan kondisi pasar modal Indonesia saat ini, rasanya belum siap jika Indonesia harus bergabung dengan TPP.

"Pasar modal kita memang sudah terbuka dengan atau tanpa TPP. Dengan jumlah emiten 518, dengan hanya US$ 300 miliar market cap, saya rasa akan gabung jika pasar modal kita sudah setara. Pada saat sudah setara dan sudah disetarakan baru kita gabung," ujar Tito dalam Indonesia Economic Outlook 2016, 'A Maritime Nexus Silk Road Synergy Entering the TPP Era' di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setara yang dimaksud, kata Tito, ketika bursa saham atau pasar modal Indonesia bisa sejajar dengan pasar modal negara-negara tetangga. Paling tidak dengan Malaysia atau Singapura.

"Kita paling bawah dari Filipina, China market share 40% dari trading market in the word, Indonesia di bawah 0,1%. Dari 17 ribu emiten di 12 negara, Indonesia memang paling kecil dibanding Chile, Peru, Meksiko, Malaysia, sama Singapura saja kalah," jelas dia.

Meski demikian, Tito meyakini jika dalam 5 tahun ke depan, pasar modal Indonesia akan menjadi yang terbesar di ASEAN.

Pihaknya tengah menggenjot penambahan jumlah investor dan emiten agar bisa meramaikan bursa saham.

"Potensinya dalam 5 tahun terakhir akan bisa ngejar Singapura. Malaysia dan Singapura itu pertumbuhan emiten turun, China masih tumbuh tinggi sekali jadi potensinya itu antara Indonesia dan China saat ini," katanya.

Hal lain yang menjadi alasan penolakannya adalah soal poin yang ada dalam TPP. Dari 30 daftar, tidak ada satu pun yang menyebutkan soal surveilance atau pengawasan, padahal ini sangat penting.

"Saya tidak lihat dalam 30 poin dalam TPP, tidak ada surveilance. Itu penting padahal. Ini yang saya tidak lihat, semua bicara dagang bisnis, padahal pasar modal butuh surveilance," sebut dia.

Dalam waktu 5 tahun ke depan, Tito menambahkan, pihaknya optimistis bursa saham akan menjadi yang terbaik di ASEAN.

"Strategic plan BEI 5 tahun ke depan harus jadi terbesar di ASEAN, bisa. Dengan cara meningkatkan investor, emiten, dan menjaga wibawa bursa," pungkasnya.

(drk/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads