Dirut BEI Cerita Soal Kunjungan ke Tambang Freeport

Jakarta -

Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja menyambangi PT Freeeport Indonesia pada Minggu (29/11/2015). Direktur Utama BEI Tito Sulistio dan Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat secara langsung menemui Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Pertemuan tersebut membahas terkait rencana divestasi saham Freeport Indonesia yang dimungkinkan bisa dilepas melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO). Secara tegas, Tito meminta kepada Freeport untuk mencatatkan sahamnya di BEI.

"Saya melihat operasinya di sana. Betul ketemu Pak Maroef, ketemu juga dengan pak Gubernur Papua, intinya bicara proses IPO itu gimana sih, memungkinkan nggak sih dan saya katakan sangat memungkinkan. Saya bilang kenapa nggak langsung dicatatkan saja sahamnya," ujar Tito saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Tito menjelaskan, Freeport Indonesia bisa mengajukan persyaratan khusus kepada BEI maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika ada kekhawatiran pelepasan saham divestasi akan didominasi kepemilikannya oleh asing.

"Sekarang Freeport Indonesia pemilikannya ada 9,5% dimiliki Indo Copper, ada 9,35% dimiliki pemerintah, sisanya dimiliki langsung oleh Freeport sana. Mungkinkah pembelian sahamnya dibatasin hanya orang Indonesia? Saya bilang mungkin, itu kesepakatan mereka jual dan minta izin ke OJK dan secara perdagangan BEI sudah bisa memprotek jika pembelinya hanya orang Indonesia," jelas dia.

Skema tersebut, kata Tito, sudah terjadi sebelumnya di bursa negara tetangga yaitu Malaysia. Freeport Indonesia bisa meniru cara Malaysia jika ingin ‘mengamankan’ saham agar tidak dimiliki pihak asing.

"Lalu ditanya, di dunia ada nggak? Ada. Bahkan di Malaysia ada peraturan kalau privatisasi 30% harus pribumi, boleh kok. Saya ceritakan, saya juga ketemu banyak karyawannya, saya ceritakan, kenapa nggak dibagi, kenapa nggak dana pensiun, kalau Pemda mau masuk duluan silakan, dimungkinkan," terang dia.

Pada dasarnya, lanjut Tito, IPO merupakan jalan terbaik agar pemerataan pendapatan melalui kepemilikan bisa dilakukan.

"Saya katakan secara terbuka, saya usul supaya rakyat Indonesia dan rakyat Papua bisa menikmati secara khusus, berikan kesempatan BPJS, Jamsostek, Taspen, Asabri, dan dana pensiun atau asuransi rakyat Papua, buat saya itu priority," tandasnya.

(drk/ang)