Tabungan Simpel merupakan satu dari sekian banyak program yang diluncurkan Jokowi dalam acara Sinergi Aksi untuk Ekonomi Kerakyatan di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada Senin (11/4/2016).
"Anak-anak harus diajari menabung. Jangan diajari beli pulsa. Saya mau cek siswa-siswa nabungnya berapa," kata Jokowi di atas panggung di depan para petani dan pelajar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia kemudian membuka satu per satu buku tabungan 3 siswa tersebut.
"Tabungannya Rp 100.000. Sama semua isinya. Kamu nabung buat apa?" Tanya Jokowi satu per satu pada ketiganya.
"Buat kebutuhan sehari-hari?" Jawab salah satu siswa SMP tersebut polos.
"Kamu ini masa nabung buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kayak ibu-ibu rumah tangga saja," kata Jokowi yang disambut tawa ribuan undangan yang sebagian besar petani bawang tersebut.
Setelah menyuruh tiga orang siswa ke atas panggung, giliran Darkam, salah seorang petani yang baru mengurus sertifikat tanah untuk keperluan agunan bank. Kemudahan pengurusan sertifikat tanah juga jadi salah satu program ekonomi kerakyatan di Brebes.
"Kamu ngurus sertifikatnya lama tidak? Ngurusnya bayar berapa?" Tanya Jokowi.
"Bayar Pak, Sejuta," jawab Darkam singkat.
"Kamu ngurusnya sama orang yah? Masa ngurus sertifikat bayar sejuta? Coba saya tanya Pak Menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan) yang ada di sini. Apa benar bayarnya sejuta?," tanya Jokowi lagi.
"Bukan sama orang Pak, sama lurah," tutur Darkam.
Spontan, Jokowi yang heran dengan biaya sertifikasi tanah semahal itu minta sang lurah maju ke depan.
"Nah ini, berarti mana lurahnya ini. Coba suruh ke sini lurahnya," ujar Jokowi yang kembali disambut tawa.
Namun, rupanya lurah lurah yang mengurus sertifikat tanah tak ada di tempat.
Jokowi yang datang ke Brebes bersama sejumlah menteri ini memang mengeluhkan masih lambannya proses pembuatan sertifikat tanah.
"Dari saya lahir sampai sekarang ngurus sertifikat lama. Nggak Bisa. Ini jangan diteruskan," kata Jokowi.
Jokowi mengakui, semua warga yang mengurus sertifikat tanah di Kementerian ATR mengalami hal serupa.
"Kalau saya ngomong seperti ini, rakyat selalu bilang betul karena memang betul. Akan saya cek, kalau rakyat yang ngomong nggak bakal bohong, nggak bakal ngapusin," sebutnya. (feb/feb)











































