BUMN Reasuransi Bantu Jokowi Pangkas Defisit Transaksi Berjalan

Jakarta - Saat ini defisit transaksi berjalan Indonesia yang bernilai triliunan rupiah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa salah satu pemicu defisit karena ketimpangan antara jumlah premi asuransi yang disebar ke luar negeri dengan pembayaran premi reasuransi ke luar negeri. Capital outflow premi reasuransi lebih dari Rp 20 triliun per tahun.

Alhasil, pembentukan Perusahaan Reasuransi Nasional (PRN) dengan dilakukannya penggabungan Reasuransi Internasional Indonesia ke dalam Indonesia Re, diharapkan membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi angka capital outflow.

"Ke depan kita sudah proyeksikan bahwa maksimum yang bisa kita lakukan adalah mencapai sekitar 85%, ditahan di dalam negeri. Sekarang ini antara 40-50%. Jadi kita mau turunkan dari 40-50% menjadi sekitar 15%. Artinya kita menarik 35%. 35% kita pakai angka 2013 aja (Rp 20 triliun) itu adalah Rp 7 triliun di tahun 2013. Jadi memang sudah terlihat ada efektifitas dari usaha kita menarik reasuransi yang tadinya ke luar negeri menjadi ke dalam negeri," kata Presiden Direktur PT Indonesia Re, Frans Sahusilawane di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (23/06/16).

Masalah perusahaan reasuransi di Indonesia selama ini adalah aliran dana ke luar negeri yang selama terjadi sangat besar. Frans mengatakan defisit transaksi berjalan yang dialami oleh perusahaan reasuransi dapat mencapai US$ 1 miliar per tahunnya atau sekitar Rp 13 triliun.

Dengan adanya aliran dana ke luar negeri atau capital outflow ini, ternyata juga membuat penerimaan pajak bagi negara hilang. Sehingga jika perusahaan reasuransi dapat menekan defisit transaksi berjalan, maka akan ada dua manfaat yang dirasakan, yaitu menekan capital outflow dan menghasilkan pajak yang selama ini hilang.

"Yang kita hilang juga adalah penerimaan pajak negara. Reasuransi yang keluar itu nggak bayar pajak. Jadi produksinya di sini, dibuang keluar, negara nggak dapat apa-apa. Kalau kita bisa kembalikan itu ke dalam, kita akan menghasilkan pajak kepada negara," imbuhnya.

Melalui Indonesia Re, Frans menargetkan pihaknya mampu menahan dana keluar Rp 7 triliun per tahun.

"India, Singapura, Thailand, Malaysia, China menahan 90%. Kita juga harusnya maksimum. Tapi kan kita di daerah bencana. Kita harus membayar premi untuk proteksi bencana yaitu 5% sehingga maksimum kita itu nahan 85%, itu saja sudah Rp 7 triliun. Kalau kita mau tahan Rp 7 triliun kita harus punya modal," tuturnya

Ia menambahkan bahwa selama ini memang perusahaan reasuransi lokal di Indonesia termasuk kecil. Hingga 2014, total ekuitas dari ke empat perusahaan reasuransi nasional hanya sekitar Rp 1 triliun.

"Sekarang kita sendiri aja konsolidasinya sudah Rp 2,2 triliun. Itu kenapa dulu ada keraguan, wah ini kalau modalnya segitu kuat nggak? Nah itulah yang ditutup dengan komitmen pemerintah sampai nanti 10 triliun. Itulah yang tadi saya sebut impian perusahaan reasuransi kita itu ingin punya perusahaan reasuransi yang besar," tambahnya.

Indonesia Re, lanjut Frans, berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi, kapabilitas, dan melakukan pengembangan teknologi informasi secara terintegrasi sehingga kualitas pelayanan kepada para nasabah menjadi lebih baik. Dengan penggabungan ReINDO ke Indonesia Re ini, total aset yang dimiliki adalah Rp 6 triliun.

"Dari total aset yang sekitar Rp 6 triliun, dana investasinya Rp 4 triliun. Itu menunjukkan kesolidan dana reasuransi ini dan kekuatan finansialnya. Kekuatan finansialnya menunjang operasionalnya dengan sangat baik," pungkasnya. (feb/feb)