4 BUMN Terbitkan Saham Baru Tampung Dana Tax Amnesty

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi komite privatisasi bersama sejumlah Menteri. Rapat membahas aksi korporasi empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hadir dalam rapat ini anggota komite privatisasi yakni Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta keempat Direktur Utama BUMN yang akan melakukan rights issue.

Dari rapat ini akhirnya Pemerintah menyetujui rights issue empat BUMN yaitu PT Jasa Marga Tbk (JMSR), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), dan PT PP Tbk (PTPP).

Rencana rights issue ini merupakan bagian dari program privatisasi Kementerian BUMN 2016 untuk memperkuat permodalan BUMN. Seluruh hasil penjualan saham baru ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek bisnis masing-masing perusahaan milik negara itu.

"Ini momen yang paling tepat bagi BUMN melakukan rights issue. Perlu dibuat rencana yang matang untuk menyambut program tax amnesty karena akan ada dana besar yang masuk," kata Darmin dalam keterangan resmi, Selasa (12/7/2016).

"Permintaan surat-surat berharga dalam waktu 6 bulan ini akan melonjak. Harganya pun pasti bagus. Dan menurut saya, yang paling siap adalah BUMN," tambahnya.

Penambahan modal ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan berbagai proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah antara lain untuk kebutuhan investasi pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, water treatment plan, pembangunan pelabuhan, pembangunan apartemen menengah dan kawasan industri.

Rincian rights issue bisa dilihat di sini. (ang/ang)