Rights issue dilakukan setelah BUMN yang berstatus perusahaan publik itu telah memperoleh suntikan modal negara atau Penyertaan Modal Negara (PMN).
Berikut rincian rights issue 4 BUMN:
- PT PP Tbk (PTPP) senilai Rp 4,4 triliun (PMN Rp 2,25 triliun, publik Rp 2,15 triliun)
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) senilai Rp 6,1 triliun (PMN Rp 4 triliun, publik Rp 2,1 triliun)
- PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) senilai Rp 1,8 triliun (PMN Rp 1,5 triliun, publik Rp 375 miliar)
- PT Jasa Marga Tbk (JSMR) senilai Rp 1,8 triliun (PMN Rp 1,25 triliun, publik Rp 575 miliar)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, tim di internal PTPP sedang bekerja. Ia belum mau berbicara banyak terkait proses internal, di antaranya terkait besaran dana yang diperoleh hingga besaran harga saham.
Namun, Samuel menyebut dana hasil rights issue bakal dipakai untuk membiayai proyek perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan membiayai proyek infrastruktur. Targetnya, proses rights issue bisa terealisasi sebelum akhir 2016.
"Seperti dikemukakan ada infrastruktur, ada pembangunan rumah bagi MBR. Untuk itu saja," kata Agus kepada detikFinance, Rabu (13/7/2016).
Sementara itu, Corporate Secretary WIKA, Suradi, menjelaskan pihaknya bakal melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pasca memperoleh 'lampu hijau' dari tim privatisasi. RUPS sendiri ditargetkan dilakukan pada bulan Agustus 2016.
Rights issue dilakukan dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham akan ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham.
Dari program rights issue ini, Wijaya Karya menargetkan mampu memperoleh dana segar Rp 6,1 triliun, yakni dari PMN senilai Rp 4 triliun dan pemegang saham Rp 2,1 triliun.
"Untuk pembiayaan jalan tol, ada 3 ruas jalan tol yang kita propose, yakni Tol Soreang-Pasirkoja, Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung. Kemudian power plant akan kita ikuti tendernya untuk Jawa 5, kemudian PLTU Aceh. Terus pengembangan kawasan Kuala Tanjung dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Kemudian rights issue juga untuk mendukung proyek tengki seperti jalan tol Sumatera, LRT DKI," ujar Suradi.
Untuk penjamin emisi, pihaknya akan melakukan tender terlebih dahulu. Selain itu, WIKA menargetkan proses rights issue dilakukan pada triwulan IV-2016, setelah RUPS.
"Oktober pelaksanaan rights issue," sebutnya.
Dihubungi secara terpisah, Corporate Secretary Krakatau Steel, Iip Arief Budiman, menjelasan penerbitan saham baru sejalan dengan persetujuan DPR terhadap pemberian PMN tunai kepada KRAS sebesar Rp 1,5 triliun.
Sebagai perusahaan go public, penyerapan dana PMN dilakukan dengan cara penerbitan saham baru. Penawaran akan dilakukan kepada pemegang saham eksisting melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Proses rights issue sendiri dilakukan paling lambat triwulan IV-2016 atau menunggu penjadwalan dari Kementerian BUMN.
Bila rights issue sukses, maka dana segar yang diperoleh akan dipakai untuk mendukung modal kerja dalam pembiayaan proyek Hot Strip Mill (HSM) 2 dan Pembangkit Listrik Coal based 1X150 MW di Cilegon.
"Seperti kami sampaikan di Komisi VI dan Komisi XI bahwa pengunaan dana rights issue untuk kebutuhan ekuitas HSM 2. Satu lagi untuk pembangunan pembangkit listrik coal based 1X150 MW di Cilegon," ujar Iip. (feb/wdl)