Ini Syarat Startup dan UMKM Bisa Go Public

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mempersiapkan aturan yang memudahkan bagi sektor UMKM untuk bisa melantai di bursa saham melalui Initial Public Offering (IPO). Bagaimana aturan mainnya?

"Peraturan IPO itu enggak susah. Startup itu yang masih handycap adalah legal administrasi problem di internal mereka dan bagaimana membuat mengkapitalisasi program-program yang mereka buat. Itu problem di mereka sendiri karena kalau mereka rapi, di bursanya sendiri sudah siap kok," ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio, di Gedung BEI, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, (10/8/2016).

Ia menyebut, startup dan UMKM harus mampu memproyeksikan 1 hingga 2 tahun ke depan apakah mendapat untung atau tidak. Perusahaan itu harus memastikan mendapat untung atau tidak. Kemudian nilai aset perusahaan diberi syarat hanya senilai Rp 5 miliar dan sudah bisa melantai di BEI.

"Di sini bisa pertanyakan saya, legal administrasi mereka sudah clean nggak. Kalau bursa sudah siap, Rp 5 miliar aset sudah bisa go public, tapi tahun depannya harus untung," kata Tito.

"Jadi sebenarnya bagaimana kesiapan startup-nya sendiri. Saya kepingin banget ketemu sama mereka karena ada beberapa perusahaan IT itu memproyeksikan untungnya sampai 5-10 tahun ke depan. Nah itu yang kadang-kadang bursa meminta proyeksikan 1 sampai 2 tahun ke depan dong. Nah itu yang kadang-kadang enggak ketemu," imbuh Tito.

Tito menekankan, yang terpenting aturan administrasi harus ditaati. Nantinya, investor yang akan menilai apakah layak atau tidak melantai di BEI.

"Yang menentukan layak enggaknya itu investor. Kita yang penting legal administrasinya clean. Buat kita di bursa administrasinya clean, semua ikutin aturan, lanjutin kontraknya kan bagus, yang menentukan belinya kan investor bukan bursa yang menentukan layak atau enggaknya," imbuh Tito. (drk/drk)