"Paling besar adalah pegawai swasta/profesional," ungkap Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dalam konferensi pers di Gedung Frans Seda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (5/9/2016).
Selanjutnya adalah wiraswasta dengan porsi 24%, pegawai otoritas/lembaga/BUMN/BUMD sebesar 15%, dan ibu rumah tangga sebesar 11% serta pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri sebesar 7% dan lainnya 7%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari sebaran wilayah, sukuk tabungan paling banyak laris di wilayah Barat di luar DKI Jakarta sebesar 47% (secara volume). Untuk DKI Jakarta sendiri adalah 44%. Sementara Indonesia bagian tengah hanya 6% dan bagian timur 3%. (mkl/wdl)











































