Sri Mulyani ke Investor: Risiko Surat Utang RI Kecil

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyanggah isu kaburnya para investor di pasar obligasi dan Surat Utang Negara (SUN). Menurutnya, investor sedang melakukan reposisi terhadap prospek SUN yang mereka pegang.

"Kalau (investor) kabur, tidak. Istilahnya mereka melakukan repositioning, jadi kan mereka melakukan posisi dari sisi relatif harga yang dimiliki dan prospek yang dia lihat," ungkap Sri Mulyani di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Sri Mulyani mengatakan, bahwa Investor tengah melihat keadaan dari potensi kepemilikan surat utang dari berbagai kebijakan AS, serta kebijakan yang nantinya bakal diambil Donald Trump sebagai Presiden terpilih.

"Kalau seandainya mereka punya harapan terhadap situasi ekonomi Amerika, apakah itu dari sisi kebijakan The Fed, apakah itu dari sisi kebijakan fiskal dari presiden baru, yang kemudian memengaruhi dari sisi berapa jumlah surat utang di Amerika dengan tingkat suku bunga berapa. Maka kemudian mereka memilih. Oleh karena itu dia akan lihat apa risikonya lebih besar atau lebih kecil," paparnya.

Mereka, para investor, kata Sri Mulyani, terus melakukan kalibrasi atas apa yang dianggap aman. Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan, bahwa para investor tidak ada alasan untuk khawatir terhadap fondasi pengelolaan APBN, hingga harus melepas Surat Berharga Negara (SBN).

Karena menurutnya, dengan ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya relatif paling tinggi di dunia, juga dengan makro kondisi RI yaitu fiskal maupun dari sisi eksposur utang, baik utang negara maupun utang swasta, relatif lebih kecil dibanding negara lain.

"Surat Utang Negara, dengan profil utang Indonesia yang rendah, dengan profil maturity kita yang relatif panjang, dengan defisit APBN kita yang kecil dibanding negara-negara lain, dengan langkah-langkah fiskal kita untuk mengendalikan defisit maupun belanja dan menaikkan penerimaan dari sisi pajak, maka surat utang kita sebetulnya dari sisi risiko sangat kecil," paparnya

"Jadi tidak ada alasan untuk mereka merasa khawatir terhadap fondasi pengelolaan APBN sehingga dia harus melepaskan SBN-nya," tutupnya. (hns/hns)