Kebijakan Trump Belum Jelas, Investor Masih Bingung

Jakarta - Donald Trump telah resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) akhir pekan lalu. Akan tetapi pidato yang dibacakan ternyata tidak sesuai espektasi para investor. Beberapa kebijakan besar saat kampanye tak kunjung muncul dalam pidato tersebut.

Hal ini diakui oleh Kepala Ekonom PT Bank BCA Tbk David Sumual. Menurut David, kebijakan tersebut memang seharusnya disesuaikan kembali dengan realita. Bila dilihat secara umum, maka paling mungkin cuma setengahnya yang berjalan.

"Dari sisi ekonomi dari semua program ekonomi global, 50% diimplementasikan itu sudah bagus, karena realitasnya agak sulit," ungkap David kepada detikFinance, Senin (23/1/2017).

Salah satu rencana yang cukup gencar disampaikan adalah tentang pemotongan tarif pajak. Trump merasa cara tersebut mampu mendorong perekonomian AS lebih cepat, walaupun risikonya adalah penerimaan negara AS berkurang. Dengan belanja yang agresif, artinya pemerintah AS harus menarik utang cukup besar dibandingkan biasanya.

"Kalau kebijakan menurunkan pajak dilakukan, utang AS sudah sangat tinggi. Defisit yang melebar tentunya akan mempengaruhi kepercayaan investor ke AS," jelasnya.

Selanjutnya adalah tentang sikap proteksionisme terhadap perdagangan Internasional dan pembangunan infrastruktur. David menyatakan, untuk memutuskan hal tersebut maka perlu pembicaraan dengan kongres AS.

"Dari sisi implementasi itu ke kongres perlu regulasi, perlu birokrasi dan lain-lain yang kemungkinan menyulitkan ke implementasi," ujarnya.

Apabila kebijakan fiskal yang direncanakan oleh Trump berjalan, nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi moneter. Terutama penetapan suku bunga acuan AS.

"Saya sendiri agak skeptis dengan kebijakan Trump. Karena tidak beri stimulus saja, ekonomi sudah bergerak positif. Kalau diberi stimulus, itu akan sangat agresif. Pasar espektasinya kenaikan suku bunga AS sebanyak 3 kali tahun ini, kalau saya maksimum 2 kali untuk tahun ini," papar David.

Atas ketidakpastian itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diharapkan lebih waspada. Keputusan BI menahan suku bunga acuan akhir pekan lalu cukup tepat, menunggu perkembangan dari kondisi global. Baik dari AS maupun gejolak yang masih ada dari Eropa pasca Brexit.

Dari dalam negeri juga muncul persoalan dari sisi inflasi, khususnya untuk harga yang diatur oleh pemerintah.

"Untuk pemerintah dalam penerbitan surat utang akan lebih front loading untuk antisipasi kemungkinan ketidakpastian," tegas David.


(mkj/dna)